KUA-PPAS RP APBD 2016 RP-APBD 2017 PEMKO PEMATANGSIANTAR DI SEPAKATI

Pj Walikota: “Kita Apresiasi Kinerja Banggar DPRD dan TAPD”

www.senmonewstoday.com - Pematangsiantar- Pemerintah Kota dan DPRD Pematangsiantar akhirnya menandatangani Nota Kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2016, Rabu siang (12/10) di Kantor DPRD Pematangsiantar Jalan Adam Malik, setelah dibahas sejak tanggal 03 - 12 Oktober 2016. 

Penandatanganan ini langsung dilakukan Penjabat Walikota, Drs.Jumsadi Damanik SH,M.Hum bersama Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak dan Wakilnya Mangatas Silalahi SE dan Timbul M Lingga SH. Acara ini juga disaksikan segenap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar. 

Pj Walikota dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Banggar DPRD bersama TAPD yang tepat waktu menyelesaikan pembahasan kedua draf KUA-PPAS.”Perlu kita pahami bersama, bahwa pagu-pagu yang terdapat pada PPAS tersebut masih sementara, yang nantinya pagu defenitifnya akan dibahas pada saat Sidang Paripurna pembahasan RP-APBD 2016 dan R-APBD 2017. Tentunya akan disesuaikan dengan sumber-sumber pendapatan yanag defenitif dari pemerintah atasan,”ujarnya.

Senada Pj. Walikota, Ketua DPRD, Eliakiam Simanjuntak juga mengapresiasi kinerja Banggar dan TAPD. Dirinya berharap dalam pembahasan selanjutnya juga bisa berjalan sesuai jadwal, mengingat APBD merupakan kebutuhan bersama masyarakat Kota Pematangsiantar yang akan dialokasikan dalam bentuk pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. “Kami berharap agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu,”katanya. (Red)

KREASI MUSIK ANAK MUDA DISIANTAR DIBATASI OLEH PERATURAN

senmonewstoday-Pematangsiantar – Penyanyi Batak Aslan nababan, Penyanyi yang selalu duet dengan tokoh muda music batak Vicky sianipar hadir di kota Pematangsiantar.(23/7) Bertempat di lapangan Parkir pariwisata Jalan Merdeka kecamatan siantar barat kota pematangsiantar, Aslan nababan melaksanakan konser dengan menggandeng grup band asal kota pematangsiantar untuk menghadirkan serta mempertunjukkan kreasi bagi anak muda berupa music pop dan music daerah. Acara yang disponsori oleh salah satu perusahaan rokok tersebut sempat terhambat karena cuaca hujan yang tidak kenal kompromi dari pukul 18.45 sampai dengan pukul 21.35 Wib. Disaat tetasan air hujan berlahan hilang, suara lantunan music pop dan music daerah mulai terdengar, seakan memanggil para anak muda siantar untuk hadir dan berkumpul untuk menonton serta menampilkan kreasinya lewat konser music yang berlokasi dilapangan yang sempit. Pantauan senmonews, Aksi Konser yang berada di lapangan Parkir Pariwisata tidak layak untuk menjadi ajang konser anak muda. Hal ini karena minim nya fasilitas yang disediakan pemerintah kota pematangsiantar untuk berkreasi dan aksi dalam mengembangkan seni music band dan music daerah. Miris dan menyedihkan, itulah yang terlihat saat anak muda berbakat asal siantar hadir memainkan lantunan nada dan menyanyikan lagu lagu pop daerah karena panggung yang mempertunjukkan kreasi anak muda siantar hanya diruangan yang sempit. Semua ini terjadi karena kebijakan – kebijakan para pejabat yang tidak penuh pertimbangan khususnya dalam pengembangan kreasi anak muda dari segi music dan kreasi. Ronald lubis saat dikonfirmasi tentang hal ini mengatakan miris ketika kreasi anak muda kita dibatasi. “Kreasi Anak muda siantar hanya bisa diruang yang sempit, gerah dan terhempitnya ekspresi untuk bebas melakukan kreasi terbaik oleh karena sebuah kebijakan yang tidak dipertimbangkan” ungkap sang Event Organizer kepada media senmonews. Ronald juga memberi contoh tentang pergelaran seni music daerah yang di kolaborasikan dengan band-band local kota siantar yang diadakan malam ini (23/7). Amatan media senmonewstoday, pemko pematangsiantar memiliki lokasi – lokasi yang lebih layak dan terbuka untuk ajang kreasi khususnya konser music seperti lapangan Adam Malik, Lapangan bola, dan beberapa lapangan yang menjadi aset pemko pematangsiantar akan tetapi tidak dipergunakan maksimalkarena sebuah kebijakan yang tidak memiliki pertimbangan. Penulis : Andrew Tigor Panjaitan

Kinerja PLN semakin Buruk, oktober 2014 hingga Akhir Maret 2015 Meter Prabayar pelanggan tak kunjung di pasang

Pematangsiantar** Masyarakat kota siantar khususnya pelanggan baru meter prabayar Kesal, pasalnya Pihak PLN belum juga memasang meter Listrik prabayar yang telah di daftarkan mereka dari  bulan agustus 2014 dan pembayaran setoran pasang baru bulan november 2014.

manakalah presiden RI bapak Ir. Jokowi sebagai Presiden periode 2014-2019, sepertinya pihak niaga PLN tidak mendukung kinerja yang bersih, hebat dan transparan. terbukti, banyak pelanggan yang mengeluh tentang layanan PLN dalam hal pasang baru.

heriyanto "sampai sekarang meteran saya belum juga terpasang, sementera uang sudah saya setor untuk pasang baru, tapi sudah tahun 2015 sekarang tapi belum juga terpasang. jika di omongkan di PLN ranting siantar Kota, selalu omongannya adalah kantor pusat, kami gak tau kapan datang. itu - itu aja alasan mereka, sudah rugi waktu, serta rugi nilai uang saya. Nampak kali PLN ini tidak bisa memberi kepuasan sama pelanggan, uang nomor 1 tapi kinerja tidak ada." ujarnya sambil marah-marah.

begitu juga ibu suryani saat di konfirmasi "lama kali meteran saya datang, padahal dari tahun lalu bulan november saya sudah daftar dan bayar, masa sampai 4 bulan meteran belum juga terpasang, yang kemananya uang masyarakat itu, yang dimakaninya, Pak Presiden Jokowi maunya, ganti semua para pejabat-pejabat PLN ini, soalnya mereka tidak mampu memberikan kepuasan pelanggan. alasan gak cukup arus lah, tapi tidak mau merazia para pencuri arus listrik, alasan kami gak tau karena itu dari pusat, maunya diganti semua pejabat pusat itu, termasuk pejabat daerah karena sudah gagal dalam memenuhi kepuasan konsumen".

sehubungan dengan masalah meter prabayar untuk pelanggan baru, hendaknya pihak PLN untuk proaktif dalam memenuhi kepuasan dalam hal pelayanan, bukan kepuasan dalam hal menerima uang dari masyarakat tapi tidak menunjukkan kinerja yang plus khusus dalam pelayanan meter pra bayar baru. (jaith)

Di duga Ajang Pesan Tempat, Penerimaan TKSK dan Relawan Sosial Pematangsiantar tanpa ujian dan pengumuman

**Pengumuman Rekrutmen TKSK dan Relawan Sosial Kelurahan di Pematansiantar**

Pematangsiantar ** Sehubungan dengan pendataan penduduk 2015, Pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Tim TKSK Kotamadya pematangsiantar siantar membuka lowongan pekerja sosial untuk TKSK dan Relawan Sosial dari tanggal 16 Februari 2015 - 20 Februari 2015. 

Sesuai surat Dinas Kesejahteraan dan sosial Propinsi Sumatera Utara No.467/7628 tanggal 18 November 2014 tentang pemuthakhiran data pilar-pilar sosial  dan nomor 467/7171 tanggal 30 Oktober 2014 tentang pergantian tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Surat keputusan kepala dinas sosial dan tenaga kerja kota pematangsiantar 560/50/D-STK/2015 tanggal 04 Februari 2015tentang tim seleksi penerimaan tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan serta hasil rapat rekrutmen tanggal 11 februari 2015 diduga hanya sebuah formalitas.

seperti yang tertuang didalam naskah pengumuman rekrutment TKSK dan Relawan Kelurahan bahwa akhir pendaftaran calon tanggal 20 februari 2015, ujian rekrutment tanggal 23 februari 2015 serta pengumuman tanggal 26 Februari 2015 hanya sebuah tulisan tanpa hasil. 

terbukti dengan rekrutment tersebut, 24 relawan ormas BARA JP pematangsiantar tingkat ranting dan kecamatan pun turut ikut pendaftaran rekrutmen tersebut, dan hingga sampai saat ini tidak ada kejelasan dari rekrutment tersebut. di duga penerimaan tersebut hanya formalitas tanpa ujian dan tanpa pengumuman,

Seperti tutur Gerald Sitorus ketua PAC BARA JP Siantar Utara "seperti nya pihak dinas sosial dan tim rekrutmen bermain api, dengan membuat pengumuman rekrutmen agar seolah-olah bersih dan ternyata kotor didalamnya, terbukti, hingga sampai saat ini anggota relawan saya tidak juga dipanggil untuk turut ujian rekrutmen bahkan pengumuman hasil rekrutmen pun tidak dipublikasikan, ini menjadi tanda tanya bagi saya dan rekan-rekan selaku relawan, sampai kapan negara ini menjadi "milik kawan-kawan kita, yang tidak kawan tidak boleh" menurut saya, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat harus tegas dalam hal ini, bagaimana data penduduk miskin bisa akurat, sedangkan yang mendatapun sudah tidak sesuai dengan harapan. dari mana asal TKSK dan Relawan Kelurahan jika tidak ada pengumuman, anggota saya 24 orang saya suruh test rekrutment tapi sampai sekarang tidak ada panggilan untuk ujian. apalagi pengumuman."

sementara ketua PAC BARA JP Siantar Martoba Chandra Damanik mengatakan "ini perlu di tindak lanjuti, karena ketidak jelasan dari segi tenaga kesejahteraan sosial, sepertinya saya menduga ini sudah menjadi ajang tempat pesanan tempat, hal seperti ini harus di hilangkan, jika tenaga kerja sosial saja sudah main pesanan apalagi dalam pendataannya, pasti tidak akurat. inipun, TKSK membagi blanko isian untuk warga miskin bukan langsung ke masyarakat tapi ke kantor lurah dan di bagikan ke pihak RT,RW,Kepling untuk dibagikan ke warga. sementara selama ini, kita tau rata-rata yang dapat bantuan keluarga-keluarga RT,RW dan kepling. jadi dimana posisi pendataan yang akurat. seharusnya fungsi TKSK dan relawan sosial kelurahan itu adalah turun langsung ke masyarakat dan mendata langsung, bukan main titip di tiap kelurahan via RT,RW,kepling, ini sama saja seperti tahun - tahun sebelumnya, tapi gimana mau dibilang, penerimaan TKSK dan Relawan Sosial Kelurahan saja pun tidak Jelas, gimana data nya mau akurat dan jelas. kalau main bagi begitu saja maka bohong jika masyarakat miskin terdata." ujar beliau.

sementara itu, menurut ketua GMKI Sadhan Sitorus,SH "Ini harus ditindak lanjuti, kita butuh tenaga Sosial yang mau turun ke masyarakat langsung, bukan tenaga sosial yang hanya turun di kantor lurah saja, kita juga minta agar pusat dan pemprovsu, menindak lanjuti temuan rekrutmen TKSK dan Relawan Kelurahan ini, karena diduga rekrutmen ini hanya sebuah formalitas bukan benar-benar mencari tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial Kelurahan, oleh karena itu, sesuai dengan surat kesejahteraan dan sosial pemprovsu tentang pergantian seluruh tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, maka untuk Sumatera Utara Bersih dan Siantar Bersih alangkah baiknya segera ditinjau ulang sistem rekrutmen ini, karena diduga sarat pesan tempat. serta jika ada rekan-rekan kita seperti BARA JP agar di aktifkan dalam akurasi data masyarakat miskin agar tepat sasaran bukan salah sasaran" ujar saddan sitorus,SH.

 Penulis : Jaith

Editor   : Konews

Tolak UU Pilkada Masa FSR-2S Seruduk Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Sumatera UtaraKiri

Kiri-Kanan: Purba,Andrew T.Panjaitan,ST, Doni,Saddan Sitorus

Pematangsiantar**Indonews** Masa Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2S) melakukan Aksi damai di kantor DPRD Kota Pematangsiantar. 

Kamis, 16 Oktober 2014, Masa Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2R) yang berjumlah lebih kurang seratusan orang datang seruduk kantor anggota dewan untuk menyampaikan Penolakan UU Pilkada Oleh DPRD. Dalam Aksi Damai yang dilakukan Oleh Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun Dimana Koordinator Hotman Sipahutar SPd sedangkan untuk Koordinator Aksi Lapangan Andrew Tigor Panjaitan.ST menyatakan bahwa mereka datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan Petisi tentang UU Pilkada oleh DPRD.

Pernyataan Sikap Politik Rakyat Pematangsiantar-Simalungun pada saat melakukan Aksi Damai:

1. Kami warga Negara Indonesia dari Kota Pematangsiantar dan Kabupaten simalungun tidak mengkui dan menolak UU Pilkada No 22/2014 yang di tetapkan oleh DPR RI, dan kami menginginkan PILKADA langsung oleh rakyat. 
2. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, menolak dan tidak mengakui Perpu No 1 dan 2, hasil produk politik hukum presiden SBY. Dimana bliau sebagai ketua umum partai democrat yang para kadernya di DPR RI telah melakukan aksi Walk Out dan beliau sendiri dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum langsung. 
3. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, untuk memohon dengan hormat kepada bapak Presiden terpilih Jokowidodo dan pimpinan MK untuk segerah melakukan reperendum rakyat untuk mengatasi hasil produk politik hokum DPR RI (UU Pilkada No 22/2014). Dan bapak presiden SBY (Perpu No 1 dan 2 tahun 2014) sehingga menimbulkan ketidak jelasan hokum dan membingungkan rakyat Indonesia. 
4. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, mengecam dan mengutuk DPR RI yang telah menetapkan UU Pilkada No 22/2014 sehingga terjadi perampasan serta perampokan hak-hak politik (Hak memilih dan hal suara ) warga Negara Indonesia. 
5. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kabupaten simalungun, mendorong presiden terpilih bapak jokowi dodo dan wakil presiden bapak yusuf kalla untuk berani mengadaka revolusi total guna membersihkan para pejabat politik demokrasi.

Selama Pembacaan Petisi tidak Ada satupun dari Anggota DPRD yang Keluar, sampai akhirnya masa meminta untuk Sidak anggota DPRD Pematangsiantar, dan ternyata memang benar Pukul 14.35 wib. Tidak Ada satupun Anggota DPRD berada dikantornya, sedangkan Pihak Polisi beralasan bahwa anggota DPRD baru siap sidang dan mereka telah Pulang selisih beberapa menit dari Masa yang sedang melakukan aksi,

Salah Satu Masa mengatakan, "Gimana ini, Anggota Dewan Sudah Pulang jam segini, apa artinya di gaji Besar jika Rakyat nya tidak dapat menjumpai wakil rakyat nya" dan beberapa masa dari FSR-2S juga mengatakan bahwa ini uda keterlaluan, mending DPRD dibubarkan saja, jika rakyat menjumpai mereka tapi mereka tidak ada satupun yang tampak".

Koordinator Forum Suara Rakyat Siantar - Simalungun mengatakan bahwa akan kembali esok untuk menyampaikan petisi ke DPRD Kota Pematangsiantar. dan Akhirnya Masa keluar dari Halaman Kantor DPRD dibawa oleh Koordinator Aksi Lapangan Andrew Tigor panjaitan.ST ke arah Lapangan Adam malik lalu membubarkan diri. (jaith)





 

SIANTAR-1 Opini Hangat beredar di kalangan Masyarakat Kota Pematangsiantar

Kantor Walikota Pematangsiantar

Pematangsiantar **IndoNews** Saat Ini menjelang akhir Periode 2011-2015, Masyarakat Kota Pematangsiantar, bahkan para perantau asal siantar baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membahas tentang siapakah kira-kira yang pantas duduk di Kursi Siantar-1. 

Banyak Rumor yang beredar tentang nama-nama BALON, bahkan ada beberapa BALON yang sudah melakukan Kampanye kepada Masyarakat. Saat ini jika dihitung-hitung Balon yang ada dikota siantar kurang lebih ada 18 nama balon. dengan membawa visi-misi yang berbeda beda.

2015 sepertinya, menjadi pertarungan sengit antara para balon untuk mempromosikan diri nya. bahkan banyak juga para perantau anak siantar yang ingin mencoba menjadi Balon Siantar-1. 

Walaupun awalnya dengan dikeluarkan UU Pilkada Langsung mereka semua sempat Hening tetapi dengan di keluarkannya PerPu para balon mulai muncul lagi kepermukaan untuk mulai memperkenalkan dirinya ditengah-tengah masyarakat kota Pematangsiantar. 

Para Balon mulai disibukkan dengan membuat strategi dan visi-misi Kerakyatan. walaupun program-program kerakyatannya masih bersifat rahasia dengan alasan takut dicontek oleh para balon lain. 

Apakah benar Para Balon naik untuk masyarakat Kota siantar, atau hanya mengambil kursi Walikota untuk mendapatkan gelar Walikota dalam buku sejarah Pemko. 

Para Balon banyak yang beropini bahwa jika dia dipilih masyarkat, maka akan menurunkan tarif air yang naik hingga 300%, akan tetapi para Balon lupa bahwa mereka menjadi walikota tidak butuh 5 tahun hanya untuk menurunkan tarif air. ada juga yang mengatakan bahwa akan mendatangkan Investor ke kota Pematangsiantar, sehingga mengurangi Angka pengangguran tetapi mereka lupa bahw mendatangkan Investor hanya menampung orang-orang yang memiliki tamatan minimal SMU. bagaimana dengan yang tidak ada pendidikannya???

 Para Balon juga mengatakan akan mengatasi kemacetan yang terjadi di kota Pematangsiantar, tapi tidak mengetahui strateginya. 

manuver-manuver dilakukan para balon untuk mencari dukungan masyarakat kota siantar dimana masyarakat kota siantar sudah trauma dengan janji-janji Palsu. jadi bagaimanakah strategi Para Balon untuk menyikapinya??? 

Seperti hasil penulusuran saya dengan beberapa masyarakat kota siantar, bahwa Para balon yang nantinya mencalonkan diri dan mereka jadi calon sah berdasarkan KPU maka jika para calon kelak melakukan serangan fajar maka masyarakat pematangsiantar akan menerima serangannya akan tetapi tidak memilih yang melakukan serangan fajar,  karena masyarakat siantar sudah trauma, masyarakat siantar butuh pemimpin yang benar - benar memimpin bukan pemimpin yang hanya omong doank tapi tidak berbuat apa-apa untuk membangun Kota siantar dan mensejahterakan rakyat siantar. (jaith)

Walikota P.Siantar Periode 2011-2015 Memimpin Dengan Hati

Walikota Pematangsiantar; Hulman Sitorus

Pematangsiantar ** Indo News ** Hulman Sitorus Walikota Pematangsiantar 2011-2015 merupakan Walikota yang memimpin dari hati.

Kota Siantar dalam kepemimpinan walikota Hulman, menurut sebagian kalangan masyarakat tidak ada ada perkembangan dan seperti pembiaraan, mengingat kota Siantar tidak ada perubahan dalam pemerintahan. Akan tetapi sebagian penduduk Kota siantar menyatakan bahwa Hulman juga merupakan sosok orang yang memiliki hati sehingga tidak adanya penggusuran lapak PKL dan Penertiban parkir atau sebagainya.

Masyarakat Siantar mengakui bahwa kelemahan Hulman Sitorus hanya harga air yang naik hingga mencapai 300% dan Voucher pada masa kampanye, serta sistem pemerintahan yang tetap dan tidak ada perubahan. 

Dalam kepemimpinan Hulman dari segi Birokrasi, terbukti sekali hulman memakai Hati dengan tidak pernah selama 1 periode kepemimpinan untuk mengganti kepala Dinas ataupun SKPD bahkan CAMAT ataupun LURAH tidak pernah diganti walaupun ia mengetahui bahwa pemangku jabatan tersebut ada kesalahan, itu semua karena Ia dalam memimpin memakai hati dan tidak Tega.

lebih lanjut, seputaran Pasar Horas dan Pasar Dwikora Juga dalam penanganannya pun memakai hati, terbukti dengan adanya kemacetan, parkir liar, lapak disembarangan tempat tidak sesuai fungsinya. seperti pasar Dwikora parluasan, jika dilihat kedalam pasar dwikora, lebih banyak outlet-outlet yang kosong, hampir rata-rata para pedagang pindah keluar atau kepinggir jalan, yang akhirnya menyebabkan kemacetan. begitu juga jika dilihat di Pasar Horas, banyak juga dilantai 3 yang tidak berisi, karena para pedagang berlomba-lomba untuk berdagang dibawah dan disini pihak Dinas Pasar tidak mampu menertibkannya karena memiliki Atasan yang memiliki Hati.

Walikota siantar lebih banyak mencanangkan Kebersihan dan keindahan, tapi karena memakai hati maka kebersihan dan keindahan itu hanya sampai batasnya saja. begitu juga dengan pedagang jajanan malam yang ditertibkan di depan RSU hanya bertahan kurang lebih 1 bulan kemudian kembali lagi. itu karena Walikota Siantar menggunakan hati dalam memimpin. 

Harga PDAM Naik hingga hampir 300% sehingga masyarakat siantar semua mengeluh karena kenaikan air yang sangat memberatkan masyarakat, itu juga karena hulman memiliki hati untuk mensejahterakan karyawan PDAM. 

Pembangunan berlangsung di Kota Pematangsiantar hanya sebatas trotoar jalan dan pembatas jalan, selama hampir 5 Tahun kepemimpinan, pembatas jalan sudah berkali-kali di bongkar dan diperbaiki dan ditanami, itu semua karena tidak tau mengarahkan arah pembangunan jangka pendek.

Hati itulah sosok yang dipakai seorang Walikota Pematangsiantar, sehingga menghasilkan kebingungan ditengah masyarakat. dan kesenangan ditengah para pimpinan daerah mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, SKPD. karena yang ada hanya Rotasi. itu karena Hulman memakai hati. 

Tanjung Pinggir menjadi lahan garapan masyarakat sekitar dan tidak ada penertiban yang ada hanya pembiaraan sehingga para penggarap sudah mulai membangun gubuk rumah dilahan garapan, itu juga karena pakai hati. 

Menurut saya bahwa Hulman dan para pimpinan SKPD hingga Pimpinan kelurahan bahkan para pembisik-pembisik habis ide dalam membangun Kota siantar. Melakukan pembiaraan terhadap Lapak-Lapak Liar di Kota Pematangsiantar bukanlah sebuah Ide untuk mengurangi angka pengangguran tapi menjadi sebuah Dilema dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar kedepannya. (Jaith)

FSR-2S : Sepakat Tolak UU Pilkada Via DPR, Jika Perlu Minta Referendum Dilaksanakan

Elemen Masyarakat membahas Dalam Forum Suara Rakyat
Siantar Simalungun di Balerong, Parluasan, Siantar Utara

P.Siantar**IndoNews** Warga Siantar - Simalungun dan Perwakilan, mengadakan pertemuan di Balairong, Parluasan tepatnya di tempat Jajanan yang berada di seputaran Pasar Dwikora hari Kamis, 2/10/2014.  Pertemuan yang ramai dihadiri oleh seratusan lebih masyarakat dari berbagai Elemen mulai dari Pedagang, Pekerja, Karyawan, Supir Angkot, Abang Beca, Pedagang Kaki Lima, Hingga masyarakat umum yang tergabung dalam Pertemuan tersebut dibentuk secara spontanitas yang menamakan diri Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2S). 

Warga Siantar-Simalungun yang tergabung dalam Forum ini membahas tentang status Perseteruan Elit Politik antar Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia hebat yang membuat Masyarakat Siantar - Simalungun Resah bercambur geram karena tingkah laku para Elit Politik yang tidak bisa menempati Posisinya sebagai Wakil Rakyat karena tidak lagi mengarah kepada kerakyatan, tapi mengarah kepada kepentingan Partai dan Koalisi dengan mengesahkan UU Pilkada Oleh DPRD.

Seperti yang dilansir oleh Indo News, Seorang Peserta Forum Suara Rakyat Hotman Sipahutar.SPd mengatakan bahwa " UU Pilkada akan saya bawah ke Mahkamah Konstitusi untuk Mosi Penolakan dari masyarakat, masyarakat harus bergerak bersama melakukan Penolakan ini karena sudah tidak sesuai dengan konstitusi dalam kedaulatan Rakyat, ini merupakan suatu kemerosotan dari sistem DPR kita karena jika Pilkada oleh DPRD maka yang ada hanya bagi jabatan Politik dan Money politik" ujarnya.

Demikian juga dengan Andrew Tigor Panjaitan.ST menyatakan bahwa "DPR sudah melakukan Pembodohan Publik dengan mensahkan UU Pilkada Oleh DPRD" lebih lanjut dikatakannya "Kita Sudah Bosan melihat para elit yang haus kekuasaan dan memikirkan harga diri dari pada memikirkan Rakyat, Sudah saatnya Kita main di MK dan Turun kejalan untuk membuat pergerakan bahwa kita menolak UU Pilkada Via DPRD. Saya tidak ingin hanya mengatakan dengan teman-teman bahwa saya menolak UU Pilkada via DPRD, saya tidak ingin cuma ngomong diwarung mengatakan menolak UU Pilkada Via DPRD tapi saya tidak berbuat apa-apa dan hanya berdiam diri. Tapi saya ingin berbuat dan menunjukkan bahwa saya menolak UU Pilkada oleh DPRD dengan mengajak teman-teman semua lewat Aksi Turun Kejalan mengingat selama ini di media para elit politik mengatakan bahwa Rakyat mana yang menolak, maka mari bersama-sama kita tunjukkan bahwa kitalah Rakyat yang menolak".

Senada dengan Pertemuan itu PS Pasaribu seorang Purnawirawan TNI yang berumur 70 Tahun mengungkapkan Siap turun kejalan untuk penolakan Pilkada tidak langsung.

"Kita Siap Turun kejalan untuk memperjuangkan hak politik rakyat,  ini tidak bisa dibiarkan, pengesahan UU oleh DPRD merupakan suatu kemunduran, kita harus melawan ini" Tegas bapak P.S Pasaribu dengan bahasa Semangat.

hasil dari pertemuan dalam penyusunan strategi menolak UU Pilkada Oleh DPRD terdapat 3 Opsi yang dihimpun yaitu; 1. mengajukan mosi penolakan UU Pilkada Oleh DPRD ke Mahkamah Konstitusi, 2. Aksi Turun kejalan sebagai bukti bahwa masyarakat Siantar - Simalungun menolak UU Pilkada Oleh DPRD, 3. Meminta diadakan Referendum Yudisial dan jika referendum Yudisial tidak dilakukan maka , FSR-2S akan menghimpun kekuatan tingkat Nasional untuk mengajukan Referendum Semesta karena DPR sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat tapi sudah menjadi Racun dalam daging dimana DPR harus dibubarkan. 

Demikian pantauan dari indo news saat diundang turut dalam menghadiri Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun.**(jaith)