MENJELANG AKHIR JANUARI 2015, KWH METER WARGA Tahun 2014 BELUM TEREALISASI

Pematangsiantar, Jumat,16 Januari 2014** Hingga saat ini, dilema masyarakat sumatera utara khususnya pematangsiantar hanya penyediaan meter listrik dari PT.PLN bagi konsumen yang telah mendaftaran dan membayar PB. 

Sebut saja nama pelanggan tersebut herryanto, salah satu calon konsumen pengguna aliran listrik yang telah melakukan pendaftaran untuk pasang baru pada tanggal 28 agustus 2014. akan tetapi saat itu, pihak PLN mengatakan bahwa KWH meter kosong dari bulan juni 2014, sehingga staff bidang pasang baru mengatakan bahwa untuk pembayaran biaya pasang baru via bank di undur dulu mengingat kondisi meter masih kosong dari bulan juni 2014. 

Selanjutnya, bulan november 2014 pelanggan baru tersebut mempertanyakan tentang KWH meter tersebut apakah sudah bisa dibayar atau belum. ternyata, pihak karyawan PLN mengatakan silahkan dibayarkan ke bank. selanjutnya, setelah dibayarkan, dan menunggu dalam waktu lama, akhirnya meter kwh prabayar keluar untuk pendaftaran bulan juni - pertengahan agustus 2014. selanjutnya dalam bulan januari 2015 meteran turun diatas bulan agustus - oktober 2014. setelah itu, heryanto salah satu calon pelanggan PLN mempertanyakan mengapa belum juga dipasang, ternyata pihak PLN menyatakan bahwa berdasarkan status bayar bukan berdasarkan antrian.  seketika heryyanto pun terkejut, karena saat awal pertama sekali dikatakan bahwa didaftarkan saja dulu mengingat belum ada informasi kedatangan Kwh meter. 

Nah, ternyata saat dikonfirmasi dikatakan berdasarkan tanggal bayar.

Sepertinya pihak PLN dalam pelaksanaan layanan Konsumen belum dapat maksimal, bahkan lewat layanan 123 pun belum bisa maksimal. ada apa dengan pihak PT. PLN sehingga proses pasang baru KWH meter belum juga dapat terealisasi dengan baik khususnya pelanggan 2014. 

seharusnya pihak PLN sigap dalam hal pelayanan konsumen, sementara kepada pelanggan sendiri kondisinya wajib bayar, tapi setelah dilakukan pembayaran ternyata masih menunggu lagi lebih dari 2 bulan bahkan memakan waktu hingga 5 bulan. hal ini perlu dikaji lagi, seperti apa kinerja PLN dalam hal Niaga khususnya memberi kepuasan pelanggan. Hal ini perlu segera disikapi pemerintahan yang baru dalam hal pelayanan konsumen khususnya konsumen pasang baru pra bayar. 

mengapa pendistribusian Kwh Meter Prabayar konsumen yang telah membayar biaya Pasang baru terlalu lama. sementara dalam segi pembayaran harus segera. seharusnya pihak PLN mendistribusikan meter prabayar berdasarkan data pendaftaran dan disesuaikan dengan status lunas atau tidak.  PR BESAR BUAT MENTERI BUMN DAN DIREKSI UNTUK MENYIKAPI PELAYANAN KONSUMEN KHUSUSNYA CALON KONSUMEN PLN. SEHINGGA PROSES METER PRABAYAR SEGERA DISIKAPI. (Jaith)

Subsidi Dicabut Rp.2000,- Antrian BBM Tampak di Sejumlah SPBU

Pematangsiantar** Presiden terpilih RI Ir.H.Jokowi didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla, Mendikbud Anies Baswedan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan sejumlah menteri-menteri bidang ekonomi yang mayoritas mengenakan kemeja putih mengumumkan kenaikan harga BBM tadi malam (17/11/2014).

Setelah kepulangan Presiden dari Luar negeri maka hari ini diumumkan tentang kenaikan harga BBM subsidi sejumlah Rp.2000,- dimana harga Premium subsidi berawal Rp.6500,- naik menjadi Rp.8500,- 

Turut naik juga solar menjadi Rp 7.500 / liter. Naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 5.500/ liter.

Kenaikan harga ini berlaku mulai Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. 

Dengan pengumuman ini maka tampak semua SPBU di daerah khususnya Kotamadya Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara diramaikan oleh konsumen seperti kendaraan sepeda motor, angkutan dalam dan luar kota bahkan mobil pribadi.  Tampak Antrian yang begitu panjang untuk mendapatkan Premium subsidi dengan harga Rp.6.500,- sehingga menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU. salah satunya SPBU parluasan Jl.Sisingamangaraja. 

Dalam kemacetan tersebut tampak sejumlah polisi melakukan pengamanan dengan mengalihkan sejumlah arus lalu lintas dari 2 jalur menjadi satu jalur sehingga tidak terjadi kemacetan total. 

Seperti yang diutarakan oleh bapak M Hutapea "soal BBM naik saya setuju-setuju aja, asal Dana subsidi nya jelas diarahkan kemana!, serta pemerintahpun diharapkan transparan dalam penyaluran dana subsidi. jangan pula subsidi dicabut tapi tidak tau arah pencabutannya kemana.... "

begitu juga kata ibu Ida br.silitonga mengatakan bahwa "Jika kami rakyat mendukung pemerintah maka pemerintah juga harus mendukung kami dengan memperbaiki birokrasinya dalam segala aspek dan disegala bidang, selama ini kan kita ketahui di birokrasi banyak terjadi pungli, korupsi, nah harapannya itu bisa dihilangkan, serta jikalau boleh pemerintah pun harus bisa menunjukkan kemampuannya "

beberapa supir angkotan yang turut dalam antrian juga mengatakan bahwa " jika BBM subsidi di naikkan pemerintah maka pemerintah hendaknya segera melakukan pendatan maka itu modal awal untuk perubahaan dalam Home industri. 

beberapa supir pengangkutan juga mengatakan bahwa mulai esok hari (18/10/2014) tarif angkutan dalam kota pematangsiantar naik Rp.1000,- dari awalnya ongkos Rp.3000.(jaith)

PEMERINTAH CABUT SUBSIDI BBM, PEMDA SUBSIDI BBM PENGANGKUTAN

Pematangsiantar; (Kamis,06/11/2014)  Wacana tentang kenaikan BBM tersebar seantero negeri Indonesia bahkan hingga keluar negeri.

Masyarakat yang dari pra pilpres yang dari awal tidak suka dengan pemerintahan Jokowipun mulai membuat wacana penolakan karena dengan suasana pencabutan dan pengalihan subsidi BBM akan menaikkan harga kebutuhan pokok baik kebutuhan Pokok Primer, sekunder dan tertier.

Para Elit Politik dan Orang-orang berkepentingan mulai membuat strategi untuk melakukan penjegalan kepada pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo. Relawan banyak yang terpengaruh akan Isu ini karena bahasa-bahasa yang memakan logika masyarakat kecil sehingga muncul demo-demo kecil dari masyarakat.

Seperti Hal nya mahasiswa dimakasarpun membuat aksi demo dengan alasan Tolak Pencabutan Subsidi BBM karena tidak Pro rakyat kecil. Walaupun kita tidak tau apakah dari awal ia seorang yang mendukung pemerintah ataupun tidak. atau hanya cari sensasi karena sedang tersanter tentang pengalihan Subsidi untuk mencari popularitas didaerahnya.

Pendukung presiden terpilih seperti relawan mulai ikut dalam Aksi penolakan pengalihan Subsidi BBM, padahal awalnya relawan menyatakan akan mengawal 9 Nawacita dan implemantasi dari Presiden Terpilih Jokowi dodo dan Jusuf Kalla.

Alasan Pencabutan Subsidi BBM adalah untuk mensukseskan implemantasi dari 9 Nawacita. Implementasi dari 9 nawacita saya rangkum sebagai berikut:

1. Meningkatkan Anggaran Pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 Tahun kedepan.
2. Mengembangkan Industri Pertahanan.
3. Infrastruktur Jalan Baru sekurang-kurangnya 2000 Km
4. Sekurang-kurangnya 10 Pelabuhan baru dan merenovasi Pelabuhan lama
5. Membangun Sekurang-kurangnya 10 kawasan Industri dan Hunian rumah Buruh
6. membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional diseluruh Indonesia dan memodrenisasi Pasar Tradisional yang telah ada
7. Membangun sejumlah Science dan Technopark dikawasan politeknik dan SMK-SMK dengan Prasarana dan sarana dengan Teknologi terkini
8. Mendirikan Bank Nelayan/Petani dan UMKM termasuk gudang Fasilitas pengolahan paska Panen disetiap sentra Produksi Pertanian / nelayan
9. memprioritaskan Pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek
10. Penataan daearah otonom baru untuk kesejahteraan.
11. Kedaulatan Pangan, Energi dan keuangan
12. Pemberian bantuan Sosial dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera.
13. Cicilan Utang Indonesia sebesar Rp.400 Trilyun pertahun

13 item tersebut saya rangkum dari implementasi 9 Nawacita Presiden Terpilih Jokowi dodo.

Jika dilihat dari 13 Implementasi dari 9 Nawacita tersebut maka Pemerintah sudah mulai dari sekarang untuk melaksanakan Program-Program tersebut melihat waktu dalam Pemerintahan hanya 5 Tahun untuk menjadikan Implementasi itu nyata di tengah-tengah mata masyarakat Luas. Akan tetapi Pemerintah juga butuh sebuah Anggaran yang cukup besar untuk menerapkan program - Program Implementasi dari 9 nawacita tersebut.

Dengan Implementasi diatas, maka mau tidak mau Pemerintah harus Menarik penuh Subsidi BBM dan dialihkan untuk melaksanakan satu persatu Program - Program tersebut yang tertuang didalam 9 Nawacita.

Jadi Jika dikaji dari hal tersebut diatas maka memang seharusnya subsidi BBM di alih fungsikan Pemerintah agar dapat bergerak cepat. dan Jika Pemerintah daerah bijak dalam  menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah pun harus mendukung Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Subsidi BBM Daerah yang dikeluarkan dari APBD mengingat Program-program dari Implementasi 9 nawacita tersebut sudah secara nasional dan mencakup semua aspek sampai tingkat daerah.

Dengan Program-program implementasi 9 Nawacita maka Pemerintah daearah tidak lagi membuat Visi-Misi daerah tetapi mengikuti visi - misi pemerintah pusat, sehingga dengan begitu dapat mensukseskan program-program pusat yang bersifat membangun dan sejalan untuk kemajuan rakyat, bangsa dan negara.

Pemerintah Pusat diharuskan mengalihkan Subsidi BBM untuk mensukseskan Program 9 nawacita dalam 5 Tahun kedepan. Peran Aktif daerah untuk mencegah Inflasi khususnya karena lonjakan harga yang tinggi dengan mengeluarkan Subsidi BBM untuk Pengangkutan khusus Angkutan Darat,Udara serta laut. misalnya saja daerah pengeluarkan subsidi untuk pengangkutan dalam kota sebanyak 5 Liter gratis perhari dan luar kota sebanyak minimal 10 liter gratis perhari tergantung jarak tempuh dengan catatan angkutan tersebut memang berasal dari daerah tersebut dan dari segi surat surat dan pajak kendaraan harus berlaku. artinya pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan dan bekerja sama dengan samsat setempat untuk mendata kendaraan pengangkutan daerah.

Jika ditanya tentang Anggaran daerah, maka Pemerintah daerah sebenarnya memiliki lubang-lubang penghasil anggaran jika berani mereformasi birokrasi daerahnya. dengan memperketat sistem pengawasan untuk dinas yang memiliki sumber pemasukan. daerah juga dapat membentuk loket-loket pemerintah untuk pengurusan dan pembayaran surat menyurat mengingat didaerah banyak pungli-pungli dalam pengurusan KK,KTP,Surat ijin, surat keterangan,pengurusan AKTA,surat keterangan Tanah, bahkan hingga ke dalam kepegawaian tersendiri untuk pengambilan SK,dll pun masih banyak yang pungli [uang salam-salam]. jika pemerintah daerah mau dan ingin meningkatkan anggaran maka pemerintah buat loket pembayaran sistem online di setiap kelurahan untuk mencegah terjadinya Pungli dari para Lurah ataupun oknum nakal. dan ini menghasilkan ledakan pendapatan daearah. selanjutnya pun begitu dalam sistem pengawasan dinas perhubungan, Dinas kebersihan dan dinas - dinas lainnya.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah jangan banyak tergantung dengan pemerintah pusat tapi dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dan meningkatan pendapatan daerah untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat.

Penulis: Andrew Tigor Panjaitan.ST [Pematangsiantar]

FB : Andrew Jaith

Twitter : BangJaith

Grup FB : PERSATUAN RAKYAT INDONESIA, DPP KAMERA (KOMUNITAS MEDIA RELAWAN)

Fun Page : Andrew Tigor Panjaitan ST

------------------------------------------------------------------

http://birokrasi.kompasiana.com/2014/11/06/pemerintah-pusat-cabut-subsidi-bbm-daerah-beri-subsidi-bbm-pengangkutan-684977.html

Susi Akan hentikan Kapal Pencuri yang Berbendera Merah Putih

Ilustrasi: kapal perang

Pangandaran **Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana mencanangkan program moratorium bagi kapal besar berukuran kapasitas 30 gros ton ke atas yang dinilai telah mencuri ikan secara ilegal di perairan laut wilayah Indonesia timur.

Dari data yang tercatat, kini ada 5.200 kapal besar. Ironisnya, kapal tersebut menggunakan bendera Merah Putih dan melakukan pencurian ikan di laut Indonesia secara ilegal.

"Kami berencana membuat moratorium diperuntukkan untuk kapal ukuran besar yang menangkap ikan di wilayah Indonesia timur," kata Susi saat menggelar kesenian wayang golek di Pantai Wonoharjo Pamugaran Pangandaran, Sabtu (1/11/2014) malam.

Susi mengatakan, perizinan kapal penangkap ikan berkapasitas ribuan ton tersebut tidak masuk devisa negara dan sering kali melakukan pencurian ikan secara ilegal di laut Indonesia wilayah timur. "Kami akan menghentikan kapal asing yang meminjam bendera Merah Putih yang melakukan pencurian ikan. Karena lima kali lipat pendapatan ikan yang dilakukan satu malam 60 ton tidak masuk buku kita," ungkapnya.

Dalam ekspor ke luar negeri selalu tidak mendapatkan ikan karena kapal asing telah mencuri dan di bawa ke negaranya. Indonesia hanya mendapatkan ikan 1,2 juta kilo dengan raihan Rp8 triliun-Rp9 triliun. Tetapi hasil tersebut tidak mendapatkan ekspor ke luar negeri karena ikannya tidak ada. "Pendapatan ikan yang dicuri kapal asing tidak bisa ekspor keluar negeri karena hasil ikan habis oleh di bawa kapal asing," tutur Susi.

Selain menghentikan kapal asing, Susi pun berencana mengalihkan subsidi BBM senilai Rp11 triliun ke masyarakat pesisir nelayan. "Jadi bentuknya bukan investigasi, ini untuk menghidupi masyarakat nelayan supaya mampu bekerja keras untuk bisa mengekspor ikan ke luar negeri," paparnya.

Nama Menteri Kabinet Kerja Presiden Terpilih Jokowi-JK Periode 2014-2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan susunan kabinetnya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014) pukul 17.30 WIB. Kabinet ini diberi nama Kabinet Kerja. Pengumuman ini dilakukan pada hari keenam setelah Jokowi-JK dilantik.Dalam mengumumkan kabinet, Jokowi didampingi Wapres JK, Ibu Negara Iriana dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Jokowi juga memanggil dan memperkenalkan 34 menterinya satu per satu. 

Berikut Nama-Nama Menteri di Kabinet Kerja Jokowi - JK 2014-2019

Presiden RI : Joko Widodo

Wakil Presiden RI : M Jusuf Kalla 

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti 

6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said

8. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno 

9. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara

14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi

15. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil

16. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro

17. Menteri BUMN : Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga 

19. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin 

20. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel 

21. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri 

23. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono 

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan 

26. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani 

27. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin

28. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise

31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

32. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi

34. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

Ketua DPR-RI mengeluarkan Wacana Ingin melakukan Pemekaran Komisi

Ilustrasi DPR-RI

Jakarta **Indo News** Rencana DPR -RI ingin melakukan Pemekaran Komisi hingga 16 Komisi.

Ditengah Program Pemerintahan yang akan datang yang segera akan dipimpin Presiden Terpilih Jokowi dan JK tentang Pencabutan Anggaran Subsidi BBM sehingga dapat dialihkan ke Subsidi Petani dan Nelayan, Khususnya masyarakat yang Pra sejahtera dan peningkatan APBN sebesar 7,5%, DPR - RI yang baru dilantik mulai mengeluarkan wacana mengejutkan tentang Pemekaran Komisi di DPR-RI. 

Wacana Pemekaran ini dimaksud oleh Ketua DPR-RI novanto, untuk memaksimalkan kinerja DPR dalam melakukan Pengawasan dalam Pemerintahan.  mengingat, DPR -RI ingin memaksimalkan Kinerja pemerintahan untuk pro rakyat" ujarnya.

Arie Bima Anggota DPR-RI menyatakan bahwa "sia-sia dilakukan pemekaran komisi mengingat komisi yang ada sekarang ini pun belum maksimal dalam bekerja, jika dimekarkan maka anggota dewan akan rapat pertemuan bisa cuma 1 minggu sekali. sementara komposisi saat ini 11 komisi, alangkah lebih baiknya komisi dikembalikan seperti dulu menjadi 9 Komisi, sehingga dapat menghembat anggaran, dan memaksimalkan Kinerja para Anggota dewan" Ujarnya. 

bahkan dikalangan masyarakat juga banyak yang menolak Komisi DPR-RI dimekarkan. mengingat Anggaran akan bertambah, Bukan DPR-RI yang perlu dimekarkan, tapi Pemerintah yang perlu aktif dalam melaksanakan program yang pro rakyat, jika Komisi DPR dimekarkan maka sama saja mereka bukan untuk menjadi wakil rakyat yang pro rakyat, tapi wakil rakyat yang haus akan kekuasaan. DPR ditengah utang Indonesia yang begitu banyak, ditengah kondisi subsidi BBM dicabut, dimana Pemerintahan yang mendatang ingin menghemat anggaran untuk melakukan program Pro rakyat, akan tetapi DPR -RI kesempatan untuk menguras APBN dengan melakukan Pemekaran Komisi hingga 16 Komisi. bahkan Pemekaran akan disenergikan dengan Struktur Kabinet Pemerintah.

Pimpinan DPR-RI Periode 2014-2019 telah menunjukkan diri dengan bagi-bagi kekuasaan. "Wacana tentang pengembangan Komisi di DPR-RI merupakan sebagai rencana wacana yang berlebihan dan mubajir" Ujar salah satu anggota F-Hanura. (jaith)

Zulkifli Hasan Menjadi Ketua Terpilih MPR-RI 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional

Ketua MPR -RI 2014-2019

Jakarta ***IndoNews** Hasil pemilihan secara Voting tertutup menghasilkan keputusan bahwa Paket B menang dan mutlak menjadi Pimpinan MPR. 

Setelah parlement Anggota MPR-RI periode 2014-2019 melakukan paripurna dari pagi hingga Subuh tadi pagi dalam penentuan Pimpinan MPR-RI 2014-2019 dimana ada 2 (Dua) Paket yang diajukan ke Anggota MPR untuk dipilih yaitu Paket A; Ketua Oesman Sapta, Patrice leo Ahmad Basara, Iman Nawawhi sedangkan untuk Paket B, Ketua:  Zulkifli Hasan, Wakil Ketua : Mahyudin, Oesman sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid.  

dari Hasil Voting tertutup atau Pemilihan Langsung Umum Bebas Rahasia maka diperoleh hasil Voting yang sangat beda tipis dalam hasil penghitungan Suaranya. Paket A Suara yang memilih sebanyak 330 orang sedangkan Opsi B sebanyak 347 orang. Dalam Hal ini maka Opsi B menang dan menjadi ketua MPR - RI perioden 2014-2019. Adapun nama-nama yang tergabung dalam paket B adalah sebagai berikut; Ketua:  Zulkifli Hasan, Wakil Ketua : Mahyudin, Wakil ketua; Oesman sapta, Wakil Ketua: EE Mangindaan, Wakil Ketua : Hidayat Nur Wahid. Dengan hasil suara terbanyak maka Paket B yang telah mutlak menjadi Pimpinan MPR-RI Periode 2014-2019.  

2 Paket Usulan MPR Di Pilih Secara Langsung

Ilustrasi: Sidang MPR 

Jakarta** Indo News ** MPR RI mengadakan sistem pemungutan langsung atau disebut dengan Voting tertutup dikarenakan sesuai Tatib dan UU MD3 pasal 6,7 dan 20 menyatakan bahwa apabila lebih dari satu paket maka sistem yang diambil dalam penentuan keputusan dengan pengambilan suara Voting. 

dalam Pelaksanaan pemungutan suara Jumlah peserta 792 orang Anggota termasuk anggota DPD dan Peserta yang ikut dalam Pemilihan Langsung tersebut berjumlah 680 orang Anggota. 

adapun dua paket yang diusulkan untuk menduduki ketua MPR dan wakil dari F-Demokrat, F-Gerindra, F-Golkar, F-PKS, Sebagai berikut Paket B, Ketua:  Zulkifli Hasan, Wakil Ketua : Mahyudin, Oesman sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid  sedangkan Usulan dari F-PDIP, F-Hanura, F-Nasdem, F-PKB, F-Hanura, dan F-PPP disebut Paket A; Ketua Oesman Sapta, Patrice leo Ahmad Basara, Iman Nawawhi.

Dalam Pelaksanaan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dipimpin oleh  Maimanah Umar (Ketua Sementara dari DPD) dan  Ade Rizki Pratama (Wakil Ketua Dari Gerindra).

pada Putusan hasil pengajuan nama calon Ketua MPR, DPD mengajukan 1 nama yaitu Oesman Sapta sesuai dengan kesepakatan bersama secara musyawarah dan mufakat oleh DPD.

dari pantauan Indo News saat ini masih terjadi suasana penghitungan suara dengan suara terbanyak untuk menentukan Kursi Ketua dan wakil Ketua MPR-RI periode 2014-2019.(jaith)

FSR-2S : Sepakat Tolak UU Pilkada Via DPR, Jika Perlu Minta Referendum Dilaksanakan

Elemen Masyarakat membahas Dalam Forum Suara Rakyat
Siantar Simalungun di Balerong, Parluasan, Siantar Utara

P.Siantar**IndoNews** Warga Siantar - Simalungun dan Perwakilan, mengadakan pertemuan di Balairong, Parluasan tepatnya di tempat Jajanan yang berada di seputaran Pasar Dwikora hari Kamis, 2/10/2014.  Pertemuan yang ramai dihadiri oleh seratusan lebih masyarakat dari berbagai Elemen mulai dari Pedagang, Pekerja, Karyawan, Supir Angkot, Abang Beca, Pedagang Kaki Lima, Hingga masyarakat umum yang tergabung dalam Pertemuan tersebut dibentuk secara spontanitas yang menamakan diri Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2S). 

Warga Siantar-Simalungun yang tergabung dalam Forum ini membahas tentang status Perseteruan Elit Politik antar Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia hebat yang membuat Masyarakat Siantar - Simalungun Resah bercambur geram karena tingkah laku para Elit Politik yang tidak bisa menempati Posisinya sebagai Wakil Rakyat karena tidak lagi mengarah kepada kerakyatan, tapi mengarah kepada kepentingan Partai dan Koalisi dengan mengesahkan UU Pilkada Oleh DPRD.

Seperti yang dilansir oleh Indo News, Seorang Peserta Forum Suara Rakyat Hotman Sipahutar.SPd mengatakan bahwa " UU Pilkada akan saya bawah ke Mahkamah Konstitusi untuk Mosi Penolakan dari masyarakat, masyarakat harus bergerak bersama melakukan Penolakan ini karena sudah tidak sesuai dengan konstitusi dalam kedaulatan Rakyat, ini merupakan suatu kemerosotan dari sistem DPR kita karena jika Pilkada oleh DPRD maka yang ada hanya bagi jabatan Politik dan Money politik" ujarnya.

Demikian juga dengan Andrew Tigor Panjaitan.ST menyatakan bahwa "DPR sudah melakukan Pembodohan Publik dengan mensahkan UU Pilkada Oleh DPRD" lebih lanjut dikatakannya "Kita Sudah Bosan melihat para elit yang haus kekuasaan dan memikirkan harga diri dari pada memikirkan Rakyat, Sudah saatnya Kita main di MK dan Turun kejalan untuk membuat pergerakan bahwa kita menolak UU Pilkada Via DPRD. Saya tidak ingin hanya mengatakan dengan teman-teman bahwa saya menolak UU Pilkada via DPRD, saya tidak ingin cuma ngomong diwarung mengatakan menolak UU Pilkada Via DPRD tapi saya tidak berbuat apa-apa dan hanya berdiam diri. Tapi saya ingin berbuat dan menunjukkan bahwa saya menolak UU Pilkada oleh DPRD dengan mengajak teman-teman semua lewat Aksi Turun Kejalan mengingat selama ini di media para elit politik mengatakan bahwa Rakyat mana yang menolak, maka mari bersama-sama kita tunjukkan bahwa kitalah Rakyat yang menolak".

Senada dengan Pertemuan itu PS Pasaribu seorang Purnawirawan TNI yang berumur 70 Tahun mengungkapkan Siap turun kejalan untuk penolakan Pilkada tidak langsung.

"Kita Siap Turun kejalan untuk memperjuangkan hak politik rakyat,  ini tidak bisa dibiarkan, pengesahan UU oleh DPRD merupakan suatu kemunduran, kita harus melawan ini" Tegas bapak P.S Pasaribu dengan bahasa Semangat.

hasil dari pertemuan dalam penyusunan strategi menolak UU Pilkada Oleh DPRD terdapat 3 Opsi yang dihimpun yaitu; 1. mengajukan mosi penolakan UU Pilkada Oleh DPRD ke Mahkamah Konstitusi, 2. Aksi Turun kejalan sebagai bukti bahwa masyarakat Siantar - Simalungun menolak UU Pilkada Oleh DPRD, 3. Meminta diadakan Referendum Yudisial dan jika referendum Yudisial tidak dilakukan maka , FSR-2S akan menghimpun kekuatan tingkat Nasional untuk mengajukan Referendum Semesta karena DPR sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat tapi sudah menjadi Racun dalam daging dimana DPR harus dibubarkan. 

Demikian pantauan dari indo news saat diundang turut dalam menghadiri Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun.**(jaith)

DPR : Pemerintah Kurang Telaten Mengelola BBM

Ilustrasi Bahan bakar Minyak   (Ft:Kompas)

JAKARTA **Indo News** Anggota Badan Anggaran DPR RI, Satya Yudha melihat pemerintah kurang telaten dalam mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM).  Selama ini pemerintah telah diberikan keleluasan untuk mengelola BBM namun kesempatan ini tidak digunakan dengan baik. 

Ia mencontohkan, pada tahun 2012 dan 2013 pemerintah diberi kekuasaan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Tapi sistem kelola BBM tak juga jelas. 

"Jadi dulu kita kasih kesempatan tidak dipakai. Sekarang kita tentukan tidak boleh naik pada tahun 2014, malah mau naik," kata Satya, Selasa (23/9).

Pembatasan konsumsi BBM pada angka 46 juta kiloliter kini sudah ditetapkan dalam APBNP 2014. Dalam peraturan yang sama juga dituliskan bahwa belanja subsidi menyesuaikan pergerakan ICP dan kurs. 

"Dalam APBN juga ada mekanisme konsultasi debgan DPR. Kalau mau realokasi (subsidi) harus konsultasi karena bakal mempengaruhi belanja kementerian lain di DPR," kata Satya.

Aksi Demo Mahasiswa Grobokan Tolak RUU Pilkada Tidak Langsung

Grobogan ** INDO NEWS – Puluhan mahasiswa Melakukan Aksi Unjuk Rasa menolak pembahasan RUU ‘Pilkada Tidak Langsung’ di DPR RI. Mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut menilai langkah DPR RI yang akan menetapkan RUU ini menjadi Undang-Undang (UU) pada 23 September 2014 merupakan bentuk sabotase hak-hak memilih rakyat yang sejatinya dijamin konstitusi.

“Kita harus melawan upaya DPR RI membahas RUU Pilkada Tidak Langsung, karena itu merupakan bentuk anti demokrasi,” teriak Intan bersama teman-temannya yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setempat di depan pintu gerbang Gedung DPRD Grobogan Jalan Bhayangkara Purwodadi.

Sambil membentangkan beberapa sepanduk bertuliskan penolakan pembahasan RUU Pilkada, para pendemo juga menuntut DPRD Grobogan juga menolak hal sama. Namun upaya masuk ke gedung wakil rakyat, mereka dihalang-halangi puluhan petugas kepolisian dan pintu gerbang dikunci dari dalam. “Hai wakil rakyat, kalau tidak mau keluar menemui kami, maka kami yang akan menemui bapak-bapak ke dalam gedung,” teriak Edi, pendemo lain. 

Menurut Edi, perlawanan untuk menolak RUU Pilkada Tidak Langsung ini penting dilakukan, karena hanya melalui pilkada langsung yang benar-benar bisa memunculkan pemimpin yang dikehendaki rakyat dan bisa dikontrol. Sementara pilkada oleh DPRD tidak ada jaminan bisa menghasilkan pemimpin berkualitas. Edi juga menegaskan, adanya argumen bahwa pilkada langsung sangat mahal adalah sesat dan menyesatkan. Justru jika pemilukada diserahkan DPRD, hal itu akan sangat berbahaya. Karena akan terjadi konspirasi antara legislatif dan eksekutif yang akan menggerogoti APBD.

Setelah orasi sekitar setengah jam, Wakil Ketua DPRD HM Nurbiwo dan anggota Komisi A HM Misbah menemui para pendemo. Dalam intinya, kedua wakil rakyat tersebut sependapat dengan para pendemo. Namun masalah pembahasan RUU Pilkada merupakan wewenang DPR RI bersama pemerintah pusat. “Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa. Kami juga siap menandatangani surat pernyataan penolakan RUU Pilakada Tidak Langsung,” kata Nurwibowo, yang disambut tepuk tangan para pendemo. Wakil rakyat dari PKB tersebut kemudian penandatangani surat pernyataan bermateria yang disodorkan mahasiswa. 

Sumber: krjogja

Jika Tida mau dicaci di Media Sosial, Pemerintahan Jokowi Jangan dikritik

Indo News ** Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan dikritik. Pasalnya, orang yang mengkritik Jokowi-JK akan mendapatkan cacian di media.

"Pemerintahan cantik dan dicintai jangan dikritik, pasti diamuk di media sosial," kata Hajriyanto saat acara 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014).

Ia mengatakan pemerintahan baru itu dipilih dan didukung oleh rakyat melalui kemenangan dalam pemilu.

"Ini pemerintahan yang cantik. Nah, kecantikan selalu membahagiakan, kecantikan memaafkan segalanya. Karena cantik, bangun siang dibilang lagi istirahat. Pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK kira-kira seperti itu, pemerintahan cantik," katanya.

Ia juga melihat rezim Jokowi yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 akan langsung bekerja. Ia memprediksi Jokowi akan melantik kabinetnya setelah dua hari pemerintahhnya.

"Tantangan yang dihadapi Jokowi, adalah mewujudkan apa-apa yang menjadi penyebab rakyat memilih Jokowi," kata Politisi Golkar itu.

Hajriyanto lalu mengungkapkan alasan mengapa rakyat lebih memilih Jokowi. Ia melihat presiden yang diusung PDIP itu dipersepsikan rakyat sebagai orang yang sederhana dan lugu. "Ini jadi pilihan. Bahkan saya pernah cerita banyak orang bilang di pileg pilih Golkar, kalau di pilpres pilih Jokowi," tuturnya.

"Kenapa milih Jokowi, lugu seperti kita orang desa. Presiden Jokowi, pemerintahan yang sesuai dengan keluguan itu tantangan yang pertama, yang apa adanya. Tidak begitu mudah," tambahnya.

Sumber: Tribunnews

Kunjungan Presiden SBY ke Makam Luis Vaz De Camoes di Lisabon, Portugal

Presiden SBY meletakkan karangan bunga di makam penyair dan

 pahlawan Portugal Luiz Vaz de Camoes di Mosteiro dos Jeronimos,

 Lisabon, Portugal, Jumat (19/9) pagi waktu setempat. 

foto: cahyo/presiden

Portugal ** Indo News** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan karangan bunga, Jumat (19/9) disebuah patung jenazah yang terletak diatas peti mati yang terbuat dari batu di Mosteiro Dos Jeronimos, Lisabon, Portugal. makam Seorang penyair yang pernah ke Indonesia tepatnya ke Malaka yang bernama Luiz Vaz de Camoes.

Pemerintah Portugal menyambut kedatangan Presiden SBY dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono. Pengawalan ketat Sebanyak 25 kendaraan mengiringi perjalanan Presiden sejak dari Hotel Ritz Four Seasons menuju Mosteiro dos Jerónimos. Camoes dimakamkan di Jeronimos bersama Vasco de Gama.

Luis Vaz de Camões sendiri adalah penyair ternama Portugal. Ia dianggap sebagai pahlawan. Lahir pada tahun 1524, Camões pernah menginjakan kaki di tanah Malaka. Ia menuliskan epik perjalanan Vasco de Gama mengelilingi dunia, antara lain ke Nusantara. Karya Camoes yang paling terkenal adalah Os Lusidas atau The Lusiads. Camões meninggal dunia pada tahun 1580.

Usai meletakkan karangan bunga di Jeronimos, SBY dan Ibu Ani menuju Istana Kepresidenan Palacio de Belem. Kali ini seratusan pasukan kuda mengiringi di perjalanan Presiden SBY.

Turut hadir dalam prosesi ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Seskab Dipo Alam, dan Menperin MS Hidayat.

Melirik Calon Kandidat Menteri Presiden TerpilihJokowi - JK 2014 - 2019

Ilustrasi; Foto Jokowi JK

Indonesia - Indo News - Kemenangan Presiden Terpilih Jokowi-JK membawa angin  Perubahan dalam sistem tatanan demokrasi Kerakyatan. Rakyat indonesia memiliki Pemimpin yang dianggap bisa mengayomi rakyatnya, yang bersih dari KKN, yang bersih dari konspirasi, Yang memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. 

Naiknya Jokowi-JK sebagai Presiden terpilih telah menunjukkan Suara hati rakyat dan para Relawan Rakyat, bahwa pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia. Walaupun suasana pada saat Pemilihan hangat-hangat dingin oleh karena calon pada saat pemilihan Presiden hanya 2 pasang Kandidat, tapi hasilnya sungguh memuaskan, bahwa rakyat memiliki NKRI sepenuhnya. Karena Rakyat adalah Indonesia. dan Indonesia adalah Jokowi (Slogan Jokowi pada saat kampanye).

Setelah kemenangan Jokowi-JK dari KPU, dan MK dan dinyatakan sebagai Presiden terpilih RI ke 7. maka mutlak lah Kemenangan rakyat Indonesia melawan para elit-elit yang meng-atasnamakan Suara Rakyat tapi tidak mendengarkan suara Rakyat. 

Tidak sampai tahap kemenangan, tapi pihak KMP pun tidak mau Kalah dengan kenyataan dengan ingin membuat Perubahan RUU Pilkada dipilih DPRD.  dan hasilnya pun segera berakhir dengan pembuktian Suara Rakyat bersatu Untuk Pilkada langsung. 

dalam pelaksanaan RUU Pilkada via DPRD, presiden Terpilih disibukan dengan menyaring nama-nama calon Menteri di kabinetnya, beritanya ada 1000 kandidat yang terdata, dan sudah diciutkan menjadi 70 kandidat dan akan diciutkan menjadi 34 menteri terpilih.

Tutur Presiden Jokowi saat diwawancarain tentang kabinet menteri yang akan dibentuk bahwa dari Kalangan Profesional terdapat 18 kementerian dan 16 kementerian untuk Partai Politik. 

Menurut Saya maka Pak Jokowi selaku Presiden terpilih sudah mulai berubah haluan tentang kampanye pertamanya yaitu, 

1. MENCARI CALON KABINET YANG KERJA,KERJA DAN KERJA, 

2. CALON MENTERI DARI PARPOL HARUS SIAP KELUAR DARI PARTAI.

ini akan menjadi janji yang tidak bisa dipungkiri oleh Jokowi -JK selaku Presiden terpilih dan wakil Presiden terpilih. dan akan tetap ditagih masyarakat.

1, Mencari Calon kabinet menteri yang mau Kerja, Kerja dan Kerja.

artinya; Pak Jokowi tidak butuh yang berpengalaman, tidak butuh yang CV yang wah..wah..dan wah.. tapi Pak Jokowi butuh Menteri yang Kerja-Kerja-Kerja...

2. Pak Jokowi juga harus menghapus double job. seperti seorang Pengusaha jadi menteri (akan melindungi usahanya, dan melindungi segala tender-tendernya), dari yang berpengalaman dalam Pemerintahan (mengingat, pengalaman dahulu adalah banyak nya terlibat kasus Korupsi didaerah sampai pusat, maka perlu dihapus kandidat pengalaman karena dapat menyebabkan terulang lagi istilah Korupsi, Kolusi dan nepotisme).

3. kandidat yang cocok adalah orang yang tidak memiliki Pekerjaan.

Keuntungannya :

1. Dapat diarahkan untuk bersih dan tegas sesuai dengan peraturan.

2. memiliki komitmen dan kemauan untuk Kerja, Kerja dan Kerja dalam membenahi Kementerian.

3. memberi kesempatan kepada rakyat untuk turut mengubah Indonesia

4. Tidak Akan korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5. Mau belajar dan terus belajar untuk membenahi kementerian yang dipimpinnya.

6. memilki Rasa Takut dan Tanggung jawab yang sangat besar untuk melaksanakan Tugas.

7. Mengurangi Angka pengangguran

8. menciptakan suasana Setia kepada Rakyat dan NKRI karena ia harus membuat nama untuk dipertahankan.

Kerugian;

1. Banyak Pejabat Korup yang Kecewa.

2. Sang calon belajar maksimal 3 bulan untuk memahami Tupoksinya.

3. Banyak yang Keberatan dan coba untuk menjatuhkan mental dengan wacana-wacana mengejek karena mengangkat seorang Oknum dari yang tidak nampak dan tidak terlihat menjadi nampak dan nyata.

4. Langsung kerakyat tujuan dan sasaran sehingga Rakyat Senang, dan Elit Kecewa.

5. Polemik timbul karena para elit yang haus kekuasaan tidak dipakai jadi menteri.

apa yang diciptakan?

1. Sejarah baru untuk Indonesia bahwa Presiden terpilih Jokowi - JK menyatukan demokrasi dalam Pemilihan Indonesia lewat bersatunya rakyat lewat relawan untuk mendukung dan memenangkan jokowi JK.

2. Terciptanya Sejarah baru bahwa Dalam kepemimpinan Kabinet Jokowi , Khususnya menteri kabinet diambil dari rakyat langsung dan di unjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan dari kalangan para elit politik dan para pengusaha cari sejarah di NKRI.

3. terciptanya program-program yang mengerti rakyat lewat kabinet yang pro rakyat. 

oleh karena itu kiranya presiden terpilih Indonesia ke 7 Bpk. Jokowi JK mau mempertimbangkan hal Ini demi terciptanya suasana kerakyatan bukan suasana ke-Elitan. salam Indonesia Hebat. (jaith)

PILKADA Via DPRD..?? Mikir dulu Donk...!!!

Ilustrasi : RUU PILKADA

Koment Bang jaith-- Era Reformasi yang sudah menghabiskan masa 10 Tahun telah membawa perubahan kepada Pola Pikir Masyarakat. Kebebasan berbicara dan kebebasan untuk mengajukan pendapat merupakan cerminan kemajuan bangsa Indonesia. 

Perubahan demi Perubahan untuk membentuk Indonesia yang Maju dan jaya. Indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. 

polemik pun terjadi setelah selesai masa Pilpres 2014 usai. Era Reformasi yang dibangun lewat pemilihan langsung selama 10 Tahun ini telah membawa perubahan negara dan daerah selama 10 tahun ini. perkembangan disegala aspek pun mulai terjadi, bahkan perkembangan wacana dan asumsi pun mulai di lihat saat ini. 

Kendatipun demikian, Pasca Pilpres pun berkembang tentang Pilkada via DPRD yang sekarang sedang di bahas para elit partai dan elit dewan yang terhormat, disisi lain, rakyat berharap agar demokrasi yang telah di bangun selama ini terpelihara dan diteruskan, sehingga menghasilkan pemimpin yang lahir dari rakyat bukan pemimpin yang lahir dari janji-janji keuntungan dan janji-janji proyek. 

Politik bermain, Politik bersliweran diantara orang-orang yang rakus kekuasaan, demi mengembangkan sayap dan tidak menerima kekalahan maka membentuk kekuasaan bawah tanah dengan mengadakan penyusunan RUU Pilkada via DPRD dengan menghapus sistem Pilkada Via Rakyat.

Para Dewan disenayan yang mendukung program RUU Pilkada via DPRD menyatakan bahwa RUU ini dibentuk untuk mengurangi anggaran Pemilihan, dan juga mengurangi tingkat Korupsi Kepala Daerah, Para dewan membawa bahasa sila ke 4 Pancasila dan menggarisbawahin kata "Perwakilan". tapi ada yang mereka Lupakan bahwa, UUD 1945 BAB 1 ayat 1 menyatakan Kedaulatan di tangan Rakyat, mereka Juga melupakan status Otonomi daerah, Mereka juga melupakan status Rakyat sebagai Penggerak Roda Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Mereka Juga melupakan Hak Rakyat yang hanya tinggal 1, yaitu memilih Pemimpin Daerah atau Nasional. Bukankah Selama ini Hak Rakyat sudah dikuasai, bukankah selama ini Rakyat sudah menjadi Penghasilan dan Keuntungan  buat mereka dan berdirinya negara NKRI. tidak ada lagi Kemerdekaan, Urusan Indonesia, Urusan Rakyat hanya diatur dengan Uang. selalu bercerita Pajak,..Pajak... dan Pajak. tapi tidak mendapatkan HAK nya... ini sama saja membodohin rakyat..

Pemerintahan yang bersih. itu harapan rakyat.

Rakyat berharap Pemerintahan yang bersih di Indonesia. Cerita PILKADA dapat menyebabkan Korupsi maka perlu dipertanyakan yang utama adalah Para kepala Daerahnya. yaitu Para Calon yang bertarung untuk PILKADA langung. Jika Anggota Dewan mau menyalahkan Rakyat atas terjadinya Money Politik, terlebih dahulu Para Dewan Berkaca untuk tidak Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 

Mengapa Terjadi Money Politik pada saat PILKADA Langsung?

1. Masyarakat tidak mengenal sosok calon Pemimpinnya. Karena calon Pemimpin tidak Pernah berbuat dan tidak nampak Kinerjanya.

2. Masyarakat tidak pernah meminta uang untuk memilih, tapi Para Calon lah yang memilih memberi Uang Untuk Menang.

3. Calon Kepala Daerah yang Haus Kekuasaan pasti akan melakukan Money Politik. Tapi calon Kepala Daerah yang memikirkan Kepentingan Rakyat dan mau mengubah kehidupan Ekonomi Rakyat akan menawarkan Program-Program yang mensejahterakan Rakyat.

4. Calon Kepala Derah yang haus Kekuasaan akan menghalalkan segala cara.

5. dll ditambah biaya Kapal untuk menjadi calon Kepala Daerah,

Nah, Jika kepala daerah Dipilih DPRD?

1. tidak akan ada Pemimpin yang Pro Rakyat.

2. Akan memicu terjadi nya Bagi-bagi Proyek atau istilah "ABS" Asal bapak Senang

3. Akan menyebabkan terjadinya Kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan.

4. Akan menyebabkan Istilah Korupsi Syariah. dimana Korupsi dapat dilakukan oleh Kepala daerah dan DPRD yang menyebabkan rakyat mulai ditelantarkan dan menjadi ada Istilah, "Daerah Kita yang Punya"

5. kemunduran dalam tatanan sistem berdemokrasi.

6.dll

oleh Karena itu, pemikiran para elit Dewan yang terhormat sangatlah Salah. Karena yang memberi Musim Money Politik adalah Oknum calon tersebut. mengingat Rakyat banyak yang lapar, dari segi ekonomi.

oleh karena itu, seharusnya para dewan tidak memikirkan RUU PILKADA tidak Langsung tersebut, tapi mereka memikirkan tentang RUU kesejahteraan Rakyat Indonesia lewat jaminan kepada Rakyat. 

Salam Persatuan Indonesia Untuk Indonesia Hebat

RUU PILKADA: PPP dan PAN akankah Berani Seperti Demokrat

Ilustrasi RUU PILKADA

JAKARTA -- Sejumlah kalangan menilai partai politik yang masuk dalam Koalisi Merah Putih akan mengikuti jejak Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Refly Harun mengatakan partai politik yang berpotensi mengubah haluan seperti Partai Demokrat a.l. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Aprtai Amanat Nasional (PAN).

“Dari dua partai itu, PPP yang paling berpotensi mengikuti jejak Demokrat,” katanya kepada bisnis, Jumat (19/9/2014).

Refly memaparkan perpecahan di internal PPP menyulut aksi perubahan dukungan pilkada secara langsung. “Jika Suryadharma Ali sudah tidak menjadi ketua PPP, pasti sudah berubah haluan,” katanya.

Namun untuk PAN, sentimen Amien Rais masih mendominasi suara partai tersebut. “Saya tidak melihat Hatta Rajasa berkeinginan untuk mengubah sistem pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD.”

Namun, dukungan dari koalisi merah putih a.l. PPP, PAN, Partai Golkar, maupun Partai Gerindra dalam meloloskan RUU pilkada dengan penyelenggaraan oleh DPRD itu masih tergantung voting saat paripurna mendatang.

Begitu juga dengan suara partai pendukung pilkada secara langsung a.l. Partai Demokrat, PDIP, PKB, dan Partai Hanura. “Jika semua datang dan memberikan hak suara mereka dalam voting, pasti menang.”

Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro mengungkapkan postur 16 menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup menjadi tawaran politik bagi sejumlah parpol untuk mengubah peta politik yang mempengaruhi kebijakan fraksi di parlemen.

Dengan hadirnya petinggi parpol pendukung Koalisi Merah Putih dalam Rakernas PDIP di Semarang, Jawa Tengah, menurutnya, cukup menjadi indikator bahwa PDIP sedang melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pendukung koalisi pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Semua bisa terjadi sebelum kabinet diumumkan. Mereka masih mengadakan deal-deal politik meski dalam waktu singkat. Jokowi kan akan mengumumkan nama-nama menterinya dalam waktu dekat.”

1.033 Lokasi Wilayah Pertahanan Negara ditandatangani dalam PP No.68 Tahun 2014

Ilustrasi : TNI AD

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dengan menetapkan 1.033 lokasi wilayah pertahanan.

Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang dimaksud dalam PP ini meliputi perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

“Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang,” bunyi Pasal 3 ayat (1) PP ini seperti dilansir situs Setkab, Selasa (16/9/20154)

PP itu  menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Wilayah Pertahanan sebagaimaana dimaksud, terdiri atas: a. Pangkalan militer atau kesatrian; b. Daerah latihan militer; c. Instalasi militer; d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. Kepentingan pertahanan udara.

Dalam lampiran II PP ini disebutkan rincian 1.033 lokasi di seluruh daerah di tanah air yang dinyatakan sebagai Wilayah Pertahanan Negara, di antaranya Rahlat Lantamal III, Cilandak, Jakarta Selatan; Rahlat Lantamal III, Bukit Inkai, Jakarta Selatan; Rahlat Kodam I Bukit Barisan, Medan; Lanud Timika, Kabupaten Mimika;  Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado; Lanud Atang Senjaya, Bogor, dan masih banyak lagi.

“Wilayah Pertahaan sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 ini.

Menurut PP  tersebut, Wilayah Pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuan kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Dalam pemanfataan ini, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan.

Selain itu, pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri Pertahanan

Cegah ISIS, Mesjid Harus Waspadai Khatib

Menteri Agama menyebutkan paham Daulah Islamiyah atau ISIS merupakan ancaman besar bagi Indonesia, dan upaya pencegahan dilakukan salah satunya meminta ormas Islam melalui tokoh dan pemuka agama lebih selektif dan mewaspadai khatib yang berasal dari luar komunitas tersebut.

Sejauh mana pengaruh paham ISIS di Indonesia, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah? Demikian IndoNews mengutip wawancara khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan wartawan BBC Indonesia Sri Lestari.

Seberapa besar ancaman Daulah Islamiyah atau ISIS di Indonesia?

Saya pikir ancaman ISIS dalam konteks Indonesia itu cukup besar, bahkan persoalan yang serius menurut saya, karena paham yang dibawa oleh ISIS ini bukan hanya bertentangan dengan paham mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi bisa menganggu bahkan merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena mereka punya paham yang sangat khas yang sangat bertentangan dengan paham mayoritas umat Islam di Indonesia yang ahlul sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sangat toleran, Islam yang penuh kedamaian dan Islam yang sama sekali menolak kekerasan. Sementara kehidupan berbangsa Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, dimana Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang plural tidak hanya etnis tetapi juga bahasa dan agama itu akan terganggu dengan itu.

Sejauh ini berapa besar pengaruh paham ISIS di Indonesia?

Sebenarnya belum besar tetapi embrio sekecil apapun yang dapat merongrong dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa itu harus ditanggapi serius, seperti demo dengan membawa bendera, mereka sudah merekrut para pendukung untuk kegiatan mereka. Meski gerakannya masih sporadis tetapi harus serius diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama?

Pendekatan softpower begitu, jadi intinya melalui tokoh-tokoh agama, pemuka agama, melaui ormas keagamaan, kita ingin menyebarkan pemahaman apa yang dibawa oleh ISIS ini bertolak belakang dengan pemahaman keagamaan kita. Yang paling baik adalah umat Islam memiliki filter pada dirinya dengan pengetahuan yang cukup. Bahwa Islam yang benar adalah Islam yang menebar kemaslahatan bagi sesamanya, Islam yang penuh perdamaian, Islam yang toleran. Islam yang memanusiakan manusia dan bukan memaksakan kehendak. Hal seperti itu yang harus diterjemahkan melalui proses penyadaran. Kami sudah mengadakan pertemuan nasional dengan ormas Islam dan dihadiri oleh tokoh agama, sehingga mereka bisa menularkan di masyarakat masing-masing.

Akhir pekan lalu, kepolisian menangkap warga Turki terkait dengan ISIS, selain itu sekitar 50 warga Indonesia juga disebutkan pergi di Suriah dan Irak, bagaimana kementerian agama melalui tokoh agama untuk mengatasi masalah ini?

itu bagian yang saya tekankan kepada ormas Islam melalui tokoh agamanya, harus lebih selektif dan mewaspadai terhadap adanya orang yang tidak kita kenal, yang mereka dengan leluasa melakukan ceramah-ceramah yang isi nya bertentangan dengan umat Islam di Indonesia. Bukan penceramah dari negara luar tapi orang-orang asing yang tidak dikenal masyarakat, orang asing dalam hal ini adalah mereka yang berasal dari luar komunitas, bukan warga asing. Pemerintah juga memperketat orang Indonesia yang akan berkunjung ke Suriah dan Irak, kalau tidak ada kunjungan yang betul-betul mendesak tidak ada diberikan exit permit, dan sebaliknya orang yang dari negara tersebut perlu dipantau aktivitas hariannya seperti apa. Itu memang ada pengetatan lebih dan penekanan tertentu dalam memonitor pergerakan orang-orang yang kita duga berpotensi menyebarluaskan paham yang bertentangan ini.

Bagaimana dengan adanya sekitar 20 'pesantren' yang disebut menyebarkan ajaran radikal DI?

Pesantren yang sesungguhnya adalah pendidikan Islam yang jika dia pesantren tentunya mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu, jadi kalau ada lembaga pendidikan yang menjadi pesemaian terorisme yang mengajarkan kekerasan dan pemaksaan kehendak, saya yakin itu bukan pesantren. Itu harus dilakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum. Kalau itu pesantren dia tidak akan mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan jika itu ditemukan itu hanya mengatasnamakan pesantren saja.

Peran Indonesia untuk memerangi ISIS?

Kita terus menjalin kerjasama dengan beberapa negara bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, saya juga ikut mendampingi pertemuan presiden dengan mantan PM Inggris Tony Blair pekan lalu. Intinya adalah bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin yang menjadi corak di Indonesia sehingga bisa menjadi acuan bagi dunia. Islam di Indonesia yang sangat khas yang bisa dapat dijadikan model dalam menata kerukunan umat manusia di dunia ini.

Sejauh mana pengaruh tindakan ISIS terhadap dunia Islam?

Ini akan sangat merugikan citra Islam yang merupakan agama yang penuh kedaiaman yang membawa keselamatan bagi umat di dunia. Ini terdistorsi, tercemari dengan paham-paham yang mereka bawa, dan ini jadi kewajiban khususnya bagi umat Islam Indonesia dan dunia untuk meluruskan hal-hal seperti itu.(jaith)

Sumber : bbc.co.uk

SBY Ucapkan Pamit Kepada Seluruh Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014) siang. Ada yang berbeda dari pembukaan Presiden saat itu. Presiden SBY menyampaikan salam perpisahannya kepada semua kepala daerah se-Indonesia.

Sebelumnya, Presiden menjabarkan panjang lebar pencapaian pemerintahanannya selama 10 tahun. Di akhir pidatonya, Presiden SBY kemudian mengumbar kata-kata perpisahan. Sambil terbatuk-batuk, dia pun meminta maaf kepada semua kepala daerah yang hadir.

"Ini Musrenbangnas terakhir bagi saya dan Pak Boediono. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besar karena apa yang saya lakukan semata-mata sebagai tugas negara. Sebaliknya, bagi saya tidak ada yang personal," ujar Presiden SBY.

SBY pun mendoakan agar Presiden setelahnya bisa semakin maju, semakin baik, dan semakin banyak yang dihasilkan. "Mari dukung presiden baru kita agar lebih sukses, siapa pun yang terpilih," katanya.

Dia lalu sempat berseloroh bahwa di tempat pelaksanaan Musrenbangnas, banyak pula kepala daerah yang merupakan calon presiden yang hadir. Dia menyebutkan bahwa presiden terpilih nantinya 50 persen akan berasal dari para peserta Musrenbangnas yang terdiri dari berbagai kepala daerah. Pernyataannya ini langsung mendapat tepuk tangan.

Namun, SBY buru-buru menambahkan pernyataannya. "Supaya lebih aman, 50 persen lainnya juga kemungkinan berasal dari luar ruangan ini," imbuhnya. Peserta yang hadir pun langsung tertawa.

Lantaran berpidato panjang sambil sesekali menyinggung kata-kata perpisahan, SBY sampai lupa untuk membuka acara ini. Setelah sekitar 45 menit SBY berbicara, akhirnya dia sadar harus membuka acara.

"Saya sampai lupa mau buka ini. Karena sudah selesai pileg, saya pukul berapa kali pun enggak ngaruh, ya. Dulu saya pukul lima kali disangka pro-partai ini," ujar SBY sembari menuju gong yang sudah disiapkan panitia.

Acara pun akhirnya dibuka dengan pukulan gong empat kali oleh SBY yang didampingi sejumlah menteri.

Sumber :Kompas.com

SBY Minta Presiden di Beri Wewenang Pecat Kepala Daerah

Presiden SBY dan presiden terpilih Joko Widodo

 memberikan keterangan pers bersama

JAKARTA, Indo News — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluh tidak memiliki wewenang untuk memecat kepala daerah yang tidak bekerja maksimal. SBY pun meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat memuat wewenang bagi presiden untuk bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah yang berkinerja buruk.

"Kami sering mendengar di media massa, sejumlah kepala daerah memiliki kinerja yang buruk, memiliki disiplin, dan perilaku tidak baik. Nah, belum ada aturan yang tegas dan jelas untuk mengatasi permasalahan itu," ujar SBY saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

SBY mengakui bahwa pengawasan kinerja kepala daerah merupakan domain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, dia melihat fungsi itu belum terlalu tegas dijalankan sehingga tidak menjawab permasalahan.

SBY lalu menyinggung penghargaan kepada kepala daerah yang kerap dia berikan.

"Akan tetapi, jika ada yang berkinerja buruk, kewenangan presiden tidak ada. Saya bisa memberhentikan gubernur, wali kota, jika ditetapkan sebagai terdakwa, lalu diberhentikan, tetapi apa harus menunggu (gubernur atau wali kota) menjadi terdakwa kalau saya harus memberhentikannya? Padahal kinerjanya buruk, pembangunan tidak ada," ucap SBY.

Oleh karena itu, SBY meminta agar ada sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan seimbang. Dia berharap agar aturan penerapan sanksi itu bisa dimasukkan ke dalam RUU Pemda yang tengah dibahas di DPR.

Dengan adanya tambahan klausul soal wewenang presiden menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah berkinerja buruk, SBY menilai bahwa presiden mendatang dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan lebih baik.

"Masalah yang saat ini terjadi (pada) pemerintahan saat ini jangan sampai terjadi pada pemerintahan mendatang," kata Presiden.a