2 Paket Usulan MPR Di Pilih Secara Langsung

Ilustrasi: Sidang MPR 

Jakarta** Indo News ** MPR RI mengadakan sistem pemungutan langsung atau disebut dengan Voting tertutup dikarenakan sesuai Tatib dan UU MD3 pasal 6,7 dan 20 menyatakan bahwa apabila lebih dari satu paket maka sistem yang diambil dalam penentuan keputusan dengan pengambilan suara Voting. 

dalam Pelaksanaan pemungutan suara Jumlah peserta 792 orang Anggota termasuk anggota DPD dan Peserta yang ikut dalam Pemilihan Langsung tersebut berjumlah 680 orang Anggota. 

adapun dua paket yang diusulkan untuk menduduki ketua MPR dan wakil dari F-Demokrat, F-Gerindra, F-Golkar, F-PKS, Sebagai berikut Paket B, Ketua:  Zulkifli Hasan, Wakil Ketua : Mahyudin, Oesman sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid  sedangkan Usulan dari F-PDIP, F-Hanura, F-Nasdem, F-PKB, F-Hanura, dan F-PPP disebut Paket A; Ketua Oesman Sapta, Patrice leo Ahmad Basara, Iman Nawawhi.

Dalam Pelaksanaan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dipimpin oleh  Maimanah Umar (Ketua Sementara dari DPD) dan  Ade Rizki Pratama (Wakil Ketua Dari Gerindra).

pada Putusan hasil pengajuan nama calon Ketua MPR, DPD mengajukan 1 nama yaitu Oesman Sapta sesuai dengan kesepakatan bersama secara musyawarah dan mufakat oleh DPD.

dari pantauan Indo News saat ini masih terjadi suasana penghitungan suara dengan suara terbanyak untuk menentukan Kursi Ketua dan wakil Ketua MPR-RI periode 2014-2019.(jaith)

Proyek BWSS dipegang Perusahaan Blacklist... gawat..!!

Ilustrasi Proyek

**Indo News** Sebuah proyek di Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum diduga dikerjakan oleh perusahaan yang masuk daftar hitam, yakni PT Ganesha Bangun Riau Sarana (GBRS).

PT GBRS diumumkan pada 20 April 2014 lalu sebagai pemenang lelang Proyek pembangunan Workshop Alat Berat BWSS III Tahun Anggaran 2014 senilai Rp 2.380.015.000, ternyata masuk dalam perusahaan Black List alias Daftar Hitam.

Berdasarkan data yang dihimpun merdeka.com, PT GBRS yang beralamatkan di Jalan Datuk setia Maharaja Blok B -7 Perkantoran Grand Sudirman Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Riau, di tayangkan blacklist pada 13 Juni 2014 lalu sebagai perusahaan daftar hitam.

Selanjutnya, PT GBRS yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.894.519.6-211.000 ini di blacklist sejak 28 Februari 2014 hingga 27 Februari 2016.

Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Mukhzan MH saat dikonfirmasi merdeka.com Rabu (24/9) mengatakan, pihaknya mendapat laporan secara tertulis terkait adanya proyek yang menggunakan dana APBN dikerjakan oleh perusahaan yang masuk dalam Blacklist LKPP tersebut.

"Ya, laporan tersebut sudah kita terima, saat ini kita tengah mempelajarinya untuk memulai penyelidikannya," ujar Mukhzan.

Sumber: Merdeka.com/