Berita Tentang Bank Sumut Hoax, Ini Klarifikasinya...

Foto : Ilustrasi

Senmonewstoday.Pematangsiantar -- Berita tentang Bank Sumut menipu ternyata terbit tanpa konfirmasi, hal ini diketahui setelah narasumber bernama Andrew Panjaitan memberi keterangan saat di konfirmasi tim blog senmonewstoday pada hari selasa, di seputaran Jalan Kartini Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. (31/1)

perihal berita tersebut, Andrew Panjaitan mengatakan bahwa dia tidak pernah menghubungi media manapun perihal berita tersebut, bahkan termasuk salah satu media online yang mengusung namanya menuduh salah satu Bank yang berdiri di kota Pematangsiantar telah menipu.

Blogger senmonewstoday mencoba untuk mengklarifikasi lebih detail kepada Andrew Panjaitan perihal berita yang sudah terbit tersebut.

Andrew Panjaitan mengatakan "Saya tidak pernah meminta bahkan di konfirmasi media manapun perihal bank sumut, apalagi sampai mengatakan kecewa atau merasa di tipu oleh bank sumut, karena bank sumut tidak pernah menipu saya bahkan membuat saya kecewa" ujar andrew panjaitan.

saat ditanya mengenai pemberitaan salah satu media online tersebut, Andrew Panjaitan mengatakan tidak tau.

"tentang berita tersebut saya tidak tau, karena saya memang tidak pernah minta diterbitkan oleh media manapun." ketus Andrew Panjaitan.

lebih lanjut Andrew mengatakan bahwa pemberitaan yang membawa namanya mengada-ngada.

"terlalu mengada-ngada itu media, saya tidak pernah katakan bahwa saya nasabah bank sumut, tapi di katakan kalau saya nasabah bank sumut tersebut, bahkan membawakan nama saya untuk menuduh bank tersebut menipu" ungkapnya

"saya juga tidak pernah di konfirmasi media tersebut secara langsung, tapi mereka asal terbit berita saja tanpa terlebih dahulu konfirmasi saya dan maen ambil nama saja tanpa terlebih dahulu meminta kesediaan saya dan konfirmasi berita saya" tambahnya "ini sama dengan pencemaran nama baik yang disengaja dan tanpa seijin saya dan dapat dikenakan hukuman pidana." kata Andrew Panjaitan.

sebelumnya, salah satu media Online di kota pematangsiantar membuat berita tentang Andrew Panjaitan untuk menjatuhkan nama salah satu bank di kota pematangsiantar tanpa meminta kesediaannya untuk dipakai namanya terlebih dahulu sesuai etika.

menurut salah seorang pengamat media yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan "penggunaan kode etik jurnalist biasanya di gunakan oleh perusahaan yang terdaftar di dewan pers atau wartawan yang terdaftar di dalam ikatan, sementara media online yang belum terdaftar dimanapun tidak dapat diberikan sanksi berdasarkan kode etik tetapi dikenakan UU tentan pencemaran nama baik pasal 317 dengan Pidana 4 Tahun penjara, karena memberitakan dan mencatut nama tanpa di konfirmasi dan disetujui narasumber tersebut"(blog/red)

 

KUA-PPAS RP APBD 2016 RP-APBD 2017 PEMKO PEMATANGSIANTAR DI SEPAKATI

Pj Walikota: “Kita Apresiasi Kinerja Banggar DPRD dan TAPD”

www.senmonewstoday.com - Pematangsiantar- Pemerintah Kota dan DPRD Pematangsiantar akhirnya menandatangani Nota Kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2016, Rabu siang (12/10) di Kantor DPRD Pematangsiantar Jalan Adam Malik, setelah dibahas sejak tanggal 03 - 12 Oktober 2016. 

Penandatanganan ini langsung dilakukan Penjabat Walikota, Drs.Jumsadi Damanik SH,M.Hum bersama Ketua DPRD Eliakim Simanjuntak dan Wakilnya Mangatas Silalahi SE dan Timbul M Lingga SH. Acara ini juga disaksikan segenap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pematangsiantar. 

Pj Walikota dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Banggar DPRD bersama TAPD yang tepat waktu menyelesaikan pembahasan kedua draf KUA-PPAS.”Perlu kita pahami bersama, bahwa pagu-pagu yang terdapat pada PPAS tersebut masih sementara, yang nantinya pagu defenitifnya akan dibahas pada saat Sidang Paripurna pembahasan RP-APBD 2016 dan R-APBD 2017. Tentunya akan disesuaikan dengan sumber-sumber pendapatan yanag defenitif dari pemerintah atasan,”ujarnya.

Senada Pj. Walikota, Ketua DPRD, Eliakiam Simanjuntak juga mengapresiasi kinerja Banggar dan TAPD. Dirinya berharap dalam pembahasan selanjutnya juga bisa berjalan sesuai jadwal, mengingat APBD merupakan kebutuhan bersama masyarakat Kota Pematangsiantar yang akan dialokasikan dalam bentuk pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. “Kami berharap agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu,”katanya. (Red)

Kinerja PLN semakin Buruk, oktober 2014 hingga Akhir Maret 2015 Meter Prabayar pelanggan tak kunjung di pasang

Pematangsiantar** Masyarakat kota siantar khususnya pelanggan baru meter prabayar Kesal, pasalnya Pihak PLN belum juga memasang meter Listrik prabayar yang telah di daftarkan mereka dari  bulan agustus 2014 dan pembayaran setoran pasang baru bulan november 2014.

manakalah presiden RI bapak Ir. Jokowi sebagai Presiden periode 2014-2019, sepertinya pihak niaga PLN tidak mendukung kinerja yang bersih, hebat dan transparan. terbukti, banyak pelanggan yang mengeluh tentang layanan PLN dalam hal pasang baru.

heriyanto "sampai sekarang meteran saya belum juga terpasang, sementera uang sudah saya setor untuk pasang baru, tapi sudah tahun 2015 sekarang tapi belum juga terpasang. jika di omongkan di PLN ranting siantar Kota, selalu omongannya adalah kantor pusat, kami gak tau kapan datang. itu - itu aja alasan mereka, sudah rugi waktu, serta rugi nilai uang saya. Nampak kali PLN ini tidak bisa memberi kepuasan sama pelanggan, uang nomor 1 tapi kinerja tidak ada." ujarnya sambil marah-marah.

begitu juga ibu suryani saat di konfirmasi "lama kali meteran saya datang, padahal dari tahun lalu bulan november saya sudah daftar dan bayar, masa sampai 4 bulan meteran belum juga terpasang, yang kemananya uang masyarakat itu, yang dimakaninya, Pak Presiden Jokowi maunya, ganti semua para pejabat-pejabat PLN ini, soalnya mereka tidak mampu memberikan kepuasan pelanggan. alasan gak cukup arus lah, tapi tidak mau merazia para pencuri arus listrik, alasan kami gak tau karena itu dari pusat, maunya diganti semua pejabat pusat itu, termasuk pejabat daerah karena sudah gagal dalam memenuhi kepuasan konsumen".

sehubungan dengan masalah meter prabayar untuk pelanggan baru, hendaknya pihak PLN untuk proaktif dalam memenuhi kepuasan dalam hal pelayanan, bukan kepuasan dalam hal menerima uang dari masyarakat tapi tidak menunjukkan kinerja yang plus khusus dalam pelayanan meter pra bayar baru. (jaith)

3 Bulan Phisik Kwh Meter tidak kunjung di Pasang, Calon Pelanggan Mulai Resah

Ilustr: PLN harus transparan soal meteran Prabayar

Pematangsiantar (18/11/2014), Kwh meter beberapa bulan tidak juga terpasang dirumah penduduk, masyakarat konsumen PLN yang melakukan Pasang baru kecewa dan kesal dengan layanan PLN.

Masyarakat Konsumen kecewa tentang lamanya pendistribusian KWH meter di kota pematangsiantar, ini disebabkan masyarakat sudah melakukan pembayaran PB dan SLO.

Ibu Rosella merupakan calon konsumen PLN yang sudah mendaftakan Pasang baru dari bulan Agustus mengatakan "heran awak liat PLN ini, meteran saja pun lama kali keluar, dari bulan agustus saya daftar tapi sampai bulan november tidak terealisasi meteran baru, coba lah ito liat udah 3 bulan meteran belum terpasang, klo ke kantor saya tanya, meteran selalu dibilang kosong, dan gak ada kepastian kapan datang" ujar beliau. 

begitu juga dengan Bapak Heryanto salah satu calon pelanggan PLN yang sudah mendaftar Pasangbaru dari bulan agustus akan tetapi hingga bulan november belum juga terealisasi untuk meteran baru " masa 3 bulan sudah saya tunggu kok belum terpasang, pihak PLN siantar bila ditanya bilang, tunggu meter baru datang, tapi hingga saat ini belum datang padahal uda bulan november, jadi kapan lagi dipasang meteran rumahku" ujarnya ketika berjumpa dengan jurnalist warga kompas. 

sehubungan dengan itu, pihak jurnalist indonesiana.tempo dan Kompasiana Andrew T Panjaitan.ST mengunjungi pihak PLN untuk menanyakan tentang ke kosongan KWH meter. Pihak PLN rayon Kota Pematangsiantar mengatakan "meteran kosong mulai bulan agustus hingga bulan november ini, untuk kepastian kedatangan KWH meter belum bisa dipastikan, kamipun menunggu informasi dari atas" ujar salah satu karyawan PLN di rayon siantar kota.

masyarakat calon konsumen berharap agar segera terealisasi meter kwh baru sehingga masyarakat tidak menjadi resah dan kawatir dengan layanan PLN dalam hal pasang baru.(jaith)

Tolak UU Pilkada Masa FSR-2S Seruduk Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Sumatera UtaraKiri

Kiri-Kanan: Purba,Andrew T.Panjaitan,ST, Doni,Saddan Sitorus

Pematangsiantar**Indonews** Masa Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2S) melakukan Aksi damai di kantor DPRD Kota Pematangsiantar. 

Kamis, 16 Oktober 2014, Masa Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun (FSR-2R) yang berjumlah lebih kurang seratusan orang datang seruduk kantor anggota dewan untuk menyampaikan Penolakan UU Pilkada Oleh DPRD. Dalam Aksi Damai yang dilakukan Oleh Forum Suara Rakyat Siantar Simalungun Dimana Koordinator Hotman Sipahutar SPd sedangkan untuk Koordinator Aksi Lapangan Andrew Tigor Panjaitan.ST menyatakan bahwa mereka datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan Petisi tentang UU Pilkada oleh DPRD.

Pernyataan Sikap Politik Rakyat Pematangsiantar-Simalungun pada saat melakukan Aksi Damai:

1. Kami warga Negara Indonesia dari Kota Pematangsiantar dan Kabupaten simalungun tidak mengkui dan menolak UU Pilkada No 22/2014 yang di tetapkan oleh DPR RI, dan kami menginginkan PILKADA langsung oleh rakyat. 
2. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, menolak dan tidak mengakui Perpu No 1 dan 2, hasil produk politik hukum presiden SBY. Dimana bliau sebagai ketua umum partai democrat yang para kadernya di DPR RI telah melakukan aksi Walk Out dan beliau sendiri dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum langsung. 
3. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, untuk memohon dengan hormat kepada bapak Presiden terpilih Jokowidodo dan pimpinan MK untuk segerah melakukan reperendum rakyat untuk mengatasi hasil produk politik hokum DPR RI (UU Pilkada No 22/2014). Dan bapak presiden SBY (Perpu No 1 dan 2 tahun 2014) sehingga menimbulkan ketidak jelasan hokum dan membingungkan rakyat Indonesia. 
4. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kebupaten simalungun, mengecam dan mengutuk DPR RI yang telah menetapkan UU Pilkada No 22/2014 sehingga terjadi perampasan serta perampokan hak-hak politik (Hak memilih dan hal suara ) warga Negara Indonesia. 
5. Kami warga Negara Indonesia dari kota Pematangsiantar dan kabupaten simalungun, mendorong presiden terpilih bapak jokowi dodo dan wakil presiden bapak yusuf kalla untuk berani mengadaka revolusi total guna membersihkan para pejabat politik demokrasi.

Selama Pembacaan Petisi tidak Ada satupun dari Anggota DPRD yang Keluar, sampai akhirnya masa meminta untuk Sidak anggota DPRD Pematangsiantar, dan ternyata memang benar Pukul 14.35 wib. Tidak Ada satupun Anggota DPRD berada dikantornya, sedangkan Pihak Polisi beralasan bahwa anggota DPRD baru siap sidang dan mereka telah Pulang selisih beberapa menit dari Masa yang sedang melakukan aksi,

Salah Satu Masa mengatakan, "Gimana ini, Anggota Dewan Sudah Pulang jam segini, apa artinya di gaji Besar jika Rakyat nya tidak dapat menjumpai wakil rakyat nya" dan beberapa masa dari FSR-2S juga mengatakan bahwa ini uda keterlaluan, mending DPRD dibubarkan saja, jika rakyat menjumpai mereka tapi mereka tidak ada satupun yang tampak".

Koordinator Forum Suara Rakyat Siantar - Simalungun mengatakan bahwa akan kembali esok untuk menyampaikan petisi ke DPRD Kota Pematangsiantar. dan Akhirnya Masa keluar dari Halaman Kantor DPRD dibawa oleh Koordinator Aksi Lapangan Andrew Tigor panjaitan.ST ke arah Lapangan Adam malik lalu membubarkan diri. (jaith)





 

SIANTAR-1 Opini Hangat beredar di kalangan Masyarakat Kota Pematangsiantar

Kantor Walikota Pematangsiantar

Pematangsiantar **IndoNews** Saat Ini menjelang akhir Periode 2011-2015, Masyarakat Kota Pematangsiantar, bahkan para perantau asal siantar baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membahas tentang siapakah kira-kira yang pantas duduk di Kursi Siantar-1. 

Banyak Rumor yang beredar tentang nama-nama BALON, bahkan ada beberapa BALON yang sudah melakukan Kampanye kepada Masyarakat. Saat ini jika dihitung-hitung Balon yang ada dikota siantar kurang lebih ada 18 nama balon. dengan membawa visi-misi yang berbeda beda.

2015 sepertinya, menjadi pertarungan sengit antara para balon untuk mempromosikan diri nya. bahkan banyak juga para perantau anak siantar yang ingin mencoba menjadi Balon Siantar-1. 

Walaupun awalnya dengan dikeluarkan UU Pilkada Langsung mereka semua sempat Hening tetapi dengan di keluarkannya PerPu para balon mulai muncul lagi kepermukaan untuk mulai memperkenalkan dirinya ditengah-tengah masyarakat kota Pematangsiantar. 

Para Balon mulai disibukkan dengan membuat strategi dan visi-misi Kerakyatan. walaupun program-program kerakyatannya masih bersifat rahasia dengan alasan takut dicontek oleh para balon lain. 

Apakah benar Para Balon naik untuk masyarakat Kota siantar, atau hanya mengambil kursi Walikota untuk mendapatkan gelar Walikota dalam buku sejarah Pemko. 

Para Balon banyak yang beropini bahwa jika dia dipilih masyarkat, maka akan menurunkan tarif air yang naik hingga 300%, akan tetapi para Balon lupa bahwa mereka menjadi walikota tidak butuh 5 tahun hanya untuk menurunkan tarif air. ada juga yang mengatakan bahwa akan mendatangkan Investor ke kota Pematangsiantar, sehingga mengurangi Angka pengangguran tetapi mereka lupa bahw mendatangkan Investor hanya menampung orang-orang yang memiliki tamatan minimal SMU. bagaimana dengan yang tidak ada pendidikannya???

 Para Balon juga mengatakan akan mengatasi kemacetan yang terjadi di kota Pematangsiantar, tapi tidak mengetahui strateginya. 

manuver-manuver dilakukan para balon untuk mencari dukungan masyarakat kota siantar dimana masyarakat kota siantar sudah trauma dengan janji-janji Palsu. jadi bagaimanakah strategi Para Balon untuk menyikapinya??? 

Seperti hasil penulusuran saya dengan beberapa masyarakat kota siantar, bahwa Para balon yang nantinya mencalonkan diri dan mereka jadi calon sah berdasarkan KPU maka jika para calon kelak melakukan serangan fajar maka masyarakat pematangsiantar akan menerima serangannya akan tetapi tidak memilih yang melakukan serangan fajar,  karena masyarakat siantar sudah trauma, masyarakat siantar butuh pemimpin yang benar - benar memimpin bukan pemimpin yang hanya omong doank tapi tidak berbuat apa-apa untuk membangun Kota siantar dan mensejahterakan rakyat siantar. (jaith)

Walikota P.Siantar Periode 2011-2015 Memimpin Dengan Hati

Walikota Pematangsiantar; Hulman Sitorus

Pematangsiantar ** Indo News ** Hulman Sitorus Walikota Pematangsiantar 2011-2015 merupakan Walikota yang memimpin dari hati.

Kota Siantar dalam kepemimpinan walikota Hulman, menurut sebagian kalangan masyarakat tidak ada ada perkembangan dan seperti pembiaraan, mengingat kota Siantar tidak ada perubahan dalam pemerintahan. Akan tetapi sebagian penduduk Kota siantar menyatakan bahwa Hulman juga merupakan sosok orang yang memiliki hati sehingga tidak adanya penggusuran lapak PKL dan Penertiban parkir atau sebagainya.

Masyarakat Siantar mengakui bahwa kelemahan Hulman Sitorus hanya harga air yang naik hingga mencapai 300% dan Voucher pada masa kampanye, serta sistem pemerintahan yang tetap dan tidak ada perubahan. 

Dalam kepemimpinan Hulman dari segi Birokrasi, terbukti sekali hulman memakai Hati dengan tidak pernah selama 1 periode kepemimpinan untuk mengganti kepala Dinas ataupun SKPD bahkan CAMAT ataupun LURAH tidak pernah diganti walaupun ia mengetahui bahwa pemangku jabatan tersebut ada kesalahan, itu semua karena Ia dalam memimpin memakai hati dan tidak Tega.

lebih lanjut, seputaran Pasar Horas dan Pasar Dwikora Juga dalam penanganannya pun memakai hati, terbukti dengan adanya kemacetan, parkir liar, lapak disembarangan tempat tidak sesuai fungsinya. seperti pasar Dwikora parluasan, jika dilihat kedalam pasar dwikora, lebih banyak outlet-outlet yang kosong, hampir rata-rata para pedagang pindah keluar atau kepinggir jalan, yang akhirnya menyebabkan kemacetan. begitu juga jika dilihat di Pasar Horas, banyak juga dilantai 3 yang tidak berisi, karena para pedagang berlomba-lomba untuk berdagang dibawah dan disini pihak Dinas Pasar tidak mampu menertibkannya karena memiliki Atasan yang memiliki Hati.

Walikota siantar lebih banyak mencanangkan Kebersihan dan keindahan, tapi karena memakai hati maka kebersihan dan keindahan itu hanya sampai batasnya saja. begitu juga dengan pedagang jajanan malam yang ditertibkan di depan RSU hanya bertahan kurang lebih 1 bulan kemudian kembali lagi. itu karena Walikota Siantar menggunakan hati dalam memimpin. 

Harga PDAM Naik hingga hampir 300% sehingga masyarakat siantar semua mengeluh karena kenaikan air yang sangat memberatkan masyarakat, itu juga karena hulman memiliki hati untuk mensejahterakan karyawan PDAM. 

Pembangunan berlangsung di Kota Pematangsiantar hanya sebatas trotoar jalan dan pembatas jalan, selama hampir 5 Tahun kepemimpinan, pembatas jalan sudah berkali-kali di bongkar dan diperbaiki dan ditanami, itu semua karena tidak tau mengarahkan arah pembangunan jangka pendek.

Hati itulah sosok yang dipakai seorang Walikota Pematangsiantar, sehingga menghasilkan kebingungan ditengah masyarakat. dan kesenangan ditengah para pimpinan daerah mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, SKPD. karena yang ada hanya Rotasi. itu karena Hulman memakai hati. 

Tanjung Pinggir menjadi lahan garapan masyarakat sekitar dan tidak ada penertiban yang ada hanya pembiaraan sehingga para penggarap sudah mulai membangun gubuk rumah dilahan garapan, itu juga karena pakai hati. 

Menurut saya bahwa Hulman dan para pimpinan SKPD hingga Pimpinan kelurahan bahkan para pembisik-pembisik habis ide dalam membangun Kota siantar. Melakukan pembiaraan terhadap Lapak-Lapak Liar di Kota Pematangsiantar bukanlah sebuah Ide untuk mengurangi angka pengangguran tapi menjadi sebuah Dilema dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar kedepannya. (Jaith)

FDD Siantar Menolak RUU Pilkada Melalui DPRD

Unjuk Rasa FDD Menolak RUU Pilkada tidak Langsung

INDO NEWS **Massa yang menamakan diri Forum Diskusi Demokrat Menolak RUU Pilkada oleh DPRD. Rocky Marbun selaku Koordinator menyatakan bahwa terjadinya perubahan opsi yang dilakukan fraksi pendukung Pilkada melalui DPRD, semua semata-mata hanya untuk memenangkan kekuasaan di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Aksi yang diadakan berlangsung tertib dan Aman. Mereka sangat menyayangkan sikap Para Fraksi yang mendukung Pilkada melalui DPRD karena tidak sesuai dengan Demokrasi dan Kedaulatan rakyat. Jika Pilkada melalui DPRD sama dengan era reformasi mundur kebelakang, dan bukan berusaha untuk mengubah Demokrasi yang lebih baik.